October 16, 2021

Menyajikan Berita Teraktual

10 Provinsi Diminta Tingkatkan Testing dan Tracing Terkait Penyebaran Varian Delta

JAKARTA || Indocybernews.com – Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

mengatakan, positivity rate dan testing rate adalah indikator penting dalam menilai status

transmisi atau penularan COVID-19. WHO juga merekomendasikan untuk suatu wilayah mampu

melakukan testing minimal 1 orang per 1.000 penduduk per minggu untuk mengukur upaya surveilans yang dilakukan. (19 Agustus 2021)

“Pekan lalu, seluruh provinsi mampu mencapai testing rate yang ditetapkan. Walaupun begitu

dengan kapasitas yang ada, sesuai dengan instruksi, kita mampu dan akan terus menargetkan

testing mencapai 400.000 tes per hari,” ujar dr. Nadia.

Dia menambahkan, upaya penemuan kasus dilakukan dengan memprioritaskan populasi yang

berisiko tinggi untuk menularkan virus, yaitu pasien dengan kriteria suspek dan juga kontak erat.

Pembelajaran yang terjadi di Jawa dan Bali hendaknya menjadi kewaspadaan bagi provinsi-provinsi

di luar Jawa dan Bali, terutama karena adanya varian baru.

“Kita berharap dan terus berupaya untuk melokalisasi setiap wilayah yang berpotensi munculnya

kluster-kluster dan penularan aktif,” ujarnya.

Dia menegaskan, varian delta merupakan varian baru yang saat ini mulai mendominasi pelaporan

varian di hampir seluruh negara di dunia. Varian ini harus selalu diwaspadai karena memiliki

kemampuan penularan dan potensi gejala dan keparahan yang lebih tinggi.

dr. Nadia memastikan, Indonesia terus berupaya melakukan kegiatan sekuensing untuk memantau

penyebaran varian baru, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Per tanggal 18 Agustus

2021, sudah lebih dari 5.000 sekuensing dilakukan dengan 80% hasil adalah varian delta.

Dia mengimbau pemerintah daerah di beberapa wilayah untuk lebih waspada dan meningkatkan

testing dan tracing mengingat dominasi varian delta yang terdeteksi. Beberapa wilayah yang

dimaksud adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Barat,

Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.

 

dr. Nadia mengingatkan, bagi provinsi atau daerah lain yang belum melaporkan atau belum

menemukan varian ini juga untuk tetap waspada. Pemerintah daerah diharapkan aktif

meningkatkan upaya testing dan tracing, dan melaporkan kasus-kasus yang masuk kriteria untuk

dilakukan pemeriksaan sekuensing ke laboratorium rujukan.

“Sekali lagi, upaya pengendalian dan vaksinasi yang kita lakukan saat ini masih terbukti efektif

untuk mencegah penularan, dan mencegah keparahan dan kematian akibat infeksi varian delta ini,”

ujar dr. Nadia.

Dia juga mengungkapkan, lebih dari 60 ribu kasus yang tercatat sebagai kasus aktif adalah

kasus-kasus yang terkonfirmasi positif lebih dari 21 hari yang lalu. Besar kemungkinan kasus-kasus

ini telah sembuh atau meninggal dunia. Menurutnya, beberapa provinsi dengan yang kemungkinan

harus memperbarui status kasus aktif lebih dari seribu kasus adalah Jawa Barat, Jawa Tengah,

Papua, Sumatera Utara, Jawa Timur, Maluku, dan Kalimantan Tengah.

dr. Nadia memastikan, Kementerian Kesehatan sedang bekerja bersama provinsi-provinsi dan

kabupaten/kota terkait untuk menyelesaikan updating status kasus-kasus ini.

“Karena kasus-kasus ini akan dirilis pada tanggal mereka dilaporkan, masih akan terjadi

lonjakan-lonjakan jumlah kasus meninggal dan sembuh, dan mungkin juga kasus konfirmasi, akibat

updating status dan rilis kasus lama ini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate juga mengingatkan

daerah-daerah yang terdeteksi ditemukan varian Delta untuk menyiapkan berbagai langkah

mencegah penyebaran lebih luas. Pemerintah daerah diminta aktif untuk berkoordinasi dengan

pemerintah pusat baik agar bisa sinergis dalam melakukan penanganan COVID-19.

Johnny juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan cakupan vaksinasi kepada

masyarakat. Vaksin yang telah tiba di daerah segera disuntikkan kepada masyarakat. “Agar herdimmunity segera terbentuk dan semoga pandemi bisa dikendalikan, ” ujar Menkominfo.