Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan bahwa ARDINDO Apps akan menjadi terobosan penting dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peluncuran aplikasi ini oleh ARDIN Indonesia diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak akan modernisasi sistem pengadaan di tengah besarnya belanja negara dan tuntutan publik terhadap transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Marketplace Pengadaan Digital
ARDINDO Apps dirancang sebagai marketplace pengadaan digital yang dikhususkan untuk instansi pemerintah. Melalui satu platform terintegrasi, pengguna dapat melakukan berbagai tahapan pengadaan mulai dari pencarian produk, negosiasi harga, pemrosesan pembelian, penyelesaian pembayaran, hingga pengelolaan dokumen pengadaan. Seluruh proses ini akan meninggalkan rekam jejak digital yang jelas, sehingga memudahkan pengawasan dan audit.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah mengelola uang rakyat dalam jumlah sangat besar. Karena itu, sistemnya harus aman, efisien, transparan, dan mudah diaudit. Kehadiran ARDINDO Apps menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan teknologi yang relevan dengan tantangan pengadaan hari ini,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menerima Pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat di Jakarta, Selasa (3/2).
Dukungan Pembayaran UP dan LS Terintegrasi
Bamsoet menjelaskan bahwa keunggulan utama ARDINDO Apps terletak pada dukungan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS). Sistem ini terintegrasi secara otomatis dengan perpajakan dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan memperkuat kepatuhan hukum.
“Pengadaan pemerintah tidak boleh lagi terjebak pada proses yang lambat dan rawan kesalahan administratif. Dengan sistem pembayaran UP dan LS yang terintegrasi, serta pajak dan TKDN yang berjalan otomatis, ARDINDO Apps membantu pegawai pemerintah fokus pada kualitas belanja, bukan sekadar urusan teknis,” kata Bamsoet.
Reformasi Tata Kelola Keuangan Negara
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam pengadaan harus dipahami sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan negara. Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengadopsi platform yang siap secara teknis dan regulasi, serta meningkatkan literasi digital aparatur untuk pemanfaatan yang optimal.
“ARDINDO Apps mencerminkan arah baru pengadaan pemerintah yang lebih cerdas, efisien, dan berdampak. Jika dimanfaatkan secara konsisten, platform semacam ini akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah anggaran bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkas Bamsoet.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat antara lain Ketua Raditya Indrajaya, Wakil Ketua Gilang Pratama, Sekretaris Migi Primerda, Wakil Bendahara Faishal Abdillah, dan Ketua Kompartemen IT Aulia Muslim.
