Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendatangi Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada Selasa (3/2/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten yang dinilai tidak mempertimbangkan perbedaan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Perbedaan Kemampuan Fiskal Daerah
Ketua Umum Adkasi, Siswanto, menyoroti bahwa kebijakan pemotongan TKD yang bersifat seragam tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia menekankan pentingnya riset mendalam mengenai kondisi perekonomian daerah sebelum menerapkan kebijakan tersebut. “Itu tidak bisa disamaratakan karena memang kondisi Indonesia ini berbeda-beda,” ujar Siswanto, mengutip pemberitaan Antara.
Siswanto memaparkan data bahwa sekitar 90 persen dari 415 kabupaten di Indonesia memiliki kondisi keuangan yang belum mandiri. Ketergantungan pada alokasi anggaran pusat ini terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rata-rata di bawah 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dukungan Program Strategis Nasional
Meskipun menyampaikan keluhan mengenai TKD, Adkasi menegaskan dukungannya terhadap program-program strategis nasional yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan program ketahanan pangan serta energi dinilai memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.
Respons Komisi XI DPR RI
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan perhatian khusus pada kasus Bupati Situbondo yang daerahnya terdampak bencana banjir dengan anggaran terbatas akibat pemotongan TKD. Misbakhun menegaskan bahwa perlakuan kebijakan TKD bagi daerah yang mengalami bencana harus adil dan tidak membeda-bedakan.
“Jangan sampai kemudian merasa suatu daerah lebih diistimewakan dengan daerah yang lain,” tegas Misbakhun dalam audiensi tersebut. Ia menambahkan bahwa situasi bencana memerlukan perhatian khusus dan Komisi XI DPR akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Menteri Keuangan untuk ditinjau lebih lanjut terkait kebijakan TKD bagi daerah terdampak bencana.
