October 27, 2021

Menyajikan Berita Teraktual

Empat Tersangka Di Takengon Mencari Keadilan

TAKENGON || Indocybernews.com – Terkait penahanan empat tersangka di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, penasehat hukum yang tergabung dalam Advokad Anita Susilas, SH & Associates telah mendaftarkan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Aceh Tengah, Takengon Senen (09/08).

 

 

Menurut kuasa hukum Anita Susilas, SH kepada Indocybernews.com mengatakan, upaya hukum yang dilakukannya adalah untuk mengupayakan hak hak klienya sebagai warga Negara Indonesia untuk membela dirinya dihadapan hukum sesuai dengan Undang undang yang berlaku. Pra Pradilan merupakan salah satu upaya hukum yang harus di tempuh guna untuk mendapat perlindungan hukum itu sendiri.

 

 

Fakta hukum, bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang undang nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) yang mana di dalam Pasal 77 berbunyi, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang ini tentang, a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

 

 

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

 

 

Lebih lanjut dijelaskanya, Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP adalah satu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan / upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan Undang undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

 

 

 

Bahwa Pasal 95 KUHAP menyebutkan, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tampa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

 

 

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli waris nya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tampa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagai dimaksud dalam ayat (1) yang perkara nya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus disidang, Anita Susilas,SH mengakhiri.

 

 

Sementara itu Andy (24) dan Sarijan (23) anak tersangka kepada Indocybernews.com mejelaskan, kami sebagai anak sangat kecewa atas proses hukum yang dilakukan oleh pihak penegak hukum di Aceh Tengah.

 

 

 

Mengingat orang tua kami bergotong royong membersihkan lahan tanah adat kampung Kung. Jadi kami sangat kecewa kalau orang tua kami dituduh menebang pohon kopi di kampung Kala Pegaseng.

 

 

“Kami lahir di kampung Kung, jadi kami sangat memahami batas batas antara kampung Kung dan kampung Kala Pegaseng”, yaitu tali air Pengulu Gading yang kini telah dijadikan jalan. Masalah batas sebenarnya tidak susah dipahami, sebab kampung Kala Pegaseng merupakan pemekaran dari kampung Kung, sebelum pemekaran tentu telah ada batas kampung yang telah ditetapkan. Dan kami telah membaca surat kesepakatan yang ditanda tangani kepala kampung Kung dan kepala kampung Kala Pegaseng diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Pegaseng dan Kapolsek Pegaseng.

 

 

Lebih lanjut dijelaskan Andy, Sarijan, “saya melihat dengan jelas bahwa ada dua terpampang papan nama yang bertulisan Tanah Ini Milik Yusri Imran HS Maridah BR sertifikat no.110 luas 2000 M2 dan satu buah lagi 7100 M2. Dan kedua papan nama yang terpampang tersebut jelas di wilayah kampung Kung. Dan batas kampung Kung dan kampung Kala Pegaseng dari keberadaan kedua plang papan nama tersebut sekitar 200 meter jauhnya masuk ke wilayah kampung Kung.

 

 

 

Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kami, batas kampung yang telah disepakati kedua kampung kini terkesan dengan mudah dipindah hanya karena untuk kentingan orang orang yang tidak bertanggung jawab dan kelompoknya.

 

 

 

Ditegaskanya, dalam permohonan Praperadilan orang-tua kami di Pengadilan Negeri Aceh Tengah yang dikuasakan kepada Advokad Anita dan rekan rekan, kami sangat yakin diterima dan dikabulkan hakim tuntutan orang tua kami.

 

 

Pengadilan Negeri Aceh Tengah menegakkan Visi, Terwujud Pengadilan Negeri Takengon yang Agung.

 

 

Misi, Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Takengon. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Takengon. Meningkatkan kredibilitas dan transparan di Pengadilan Negeri Takengon. Dengan visi, misi Pengadilan Negeri Takengon, ini kami sangat yakin orang tua kami akan mendapat keadilan dan dibebaskan, sesuai undang undang yang berlaku di Negeri ini.

 

 

Kami sebagai anak/keluarga, sangat berharap agar orang tua kami yang sedang mencari keadilan di Pengadilan Negeri Takengon Aceh Tengah, dapat segera bebas karena orang tua kami bukan penjahat , keduanya mengakhiri. (Iw).