Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI. Menurut PSI, penempatan ini merupakan wujud supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis dalam negara hukum.
Kendali Sipil untuk Aparat Penegak Hukum
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan bahwa dalam sebuah negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih oleh rakyat. “Dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat,” ujar Grace Natalie, seperti dilansir detikSulsel, Jumat (30/1/2026).
Pandangan PSI ini didasarkan pada prinsip supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis. Grace menilai bahwa menempatkan Polri di bawah Presiden adalah pilihan yang paling rasional dan demokratis untuk memperkuat negara hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Efisiensi Tata Kelola dan Akuntabilitas Politik
Lebih lanjut, Grace Natalie menjelaskan bahwa dari sisi tata kelola pemerintahan, struktur Polri di bawah Presiden dianggap lebih efisien karena memiliki rantai komando yang jelas. Model ini dinilai dapat membantu menjawab berbagai tantangan keamanan dan ketertiban yang terus berkembang seiring waktu.
Selain itu, Grace menekankan bahwa keberadaan Kepolisian di bawah langsung Presiden justru akan mempermudah pertanggungjawaban politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan rakyat. Hal ini dikarenakan jalur akuntabilitasnya menjadi lebih jelas dalam sistem demokrasi.
“Keberadaan Kepolisian di bawah langsung presiden justru memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat,” pungkas Grace Natalie.
