Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, menanggapi keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen politik luar negeri Indonesia yang telah lama mendukung kemerdekaan Palestina.
“Ya yang penting itu begini, kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina. Dari sejak tahun 55 kita menghendaki agar Palestina merdeka. Yang kedua, kita sudah mendukung kesepakatan di PBB adanya Two-State Solution,” ujar Ma’ruf Amin kepada wartawan di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/2/2026).
Ma’ruf Amin menilai bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam forum Board of Peace tidak menjadi masalah selama arah diskusinya mengarah pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Ia menekankan pentingnya melihat proses yang berjalan untuk memastikan keselarasan dengan prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia.
“Jadi sepanjang mengarah ke sana, itu saya kira tidak menjadi masalah. Nah tinggal lagi apakah forum ini membawa ke sana apa tidak. Nah itu perlu pengkajian, saya kira perlu pembahasan,” tuturnya.
Indonesia Resmi Bergabung dengan 7 Negara Muslim Lain
Indonesia telah resmi menjadi anggota Board of Peace bersama tujuh negara muslim lainnya. Organisasi ini diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dijadwalkan akan menggelar rapat perdana pada 19 Februari mendatang.
Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri rapat perdana tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, mengonfirmasi kehadiran Presiden.
“Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir,” kata Nabyl saat dimintai konfirmasi.
Nabyl menambahkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo merupakan penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace. Indonesia berencana menggunakan forum ini untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara.
