Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyerukan agar seluruh elemen masyarakat turut serta menjaga lembaga peradilan konstitusi dari berbagai bentuk tekanan politik. Ajakan ini disampaikan Suhartoyo dalam Sidang Pleno Khusus penyampaian laporan tahunan 2025 dan pembukaan masa persidangan MK tahun 2026 yang digelar pada Rabu (7/1/2026).
Upaya Menjaga Independensi
Dalam pidatonya, Suhartoyo menekankan pentingnya independensi MK dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi. Ia menyatakan bahwa MK telah berupaya keras sepanjang tahun 2025 untuk menutup ruang intervensi dan memastikan setiap putusan yang dihasilkan murni berdasarkan pertimbangan hukum dan nurani yang berlandaskan nilai serta prinsip konstitusi.
“Mari kita jaga bersama agar Mahkamah Konstitusi tidak dipengaruhi oleh tekanan politik ataupun segala bentuk intervensi yang menjurus pada kepentingan pragmatis demi tegaknya negara hukum Indonesia,” ujar Suhartoyo.
Ia menambahkan, menjaga independensi merupakan kewajiban mutlak bagi setiap hakim. Independensi hakim, menurutnya, adalah jaminan utama bagi para pencari keadilan. “Dalam hal ini, hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan,” tegasnya.
Pancasila dan Konstitusi Sebagai Pemandu
Suhartoyo juga menegaskan bahwa Pancasila berperan sebagai pemandu, sementara konstitusi menjadi kompas dalam setiap proses persidangan di MK. Ia meyakini bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan hanya dapat diraih dan dijaga melalui konsistensi, transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
“Mahkamah Konstitusi memahami bahwa kepercayaan publik adalah pondasi utama lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dijaga melalui konsistensi, transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” pungkasnya.
Kehadiran Tokoh Penting
Sidang pleno khusus tersebut dihadiri oleh delapan hakim MK, termasuk Suhartoyo sendiri, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani. Sejumlah tokoh penting dan menteri juga tampak hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru, Imparsial Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Perwakilan duta besar dari sejumlah negara juga turut menyaksikan jalannya sidang.
