Jakarta – Sejumlah perwakilan koalisi masyarakat sipil mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (5/2/2026) untuk melaporkan dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina. Audiensi diterima oleh perwakilan Direktorat Hak Asasi Manusia Kejagung dan Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna.
Desakan Penegakan Hukum Universal
Dalam pertemuan tersebut, koalisi sipil mendesak aparat penegak hukum Indonesia untuk mengambil sikap dan langkah hukum dalam mengusut dugaan pelanggaran HAM di Gaza. Perwakilan koalisi sipil, Fatia Maulidiyanti, menjelaskan pentingnya penerapan yurisdiksi universal di Indonesia.
“Tadi kita sudah audiensi terkait soal penerapan yurisdiksi universal di Indonesia dan bagaimana idealnya universal yurisdiksi ini untuk diterapkan di Indonesia, khususnya terkait soal isu di Palestina,” ujar Fatia kepada wartawan di Kejagung.
Fatia menambahkan bahwa melalui yurisdiksi universal, penegak hukum Indonesia memiliki kewenangan untuk menindak pelaku kejahatan internasional. Peluang Kejagung dalam mengusut pelanggaran HAM di Gaza melalui mekanisme ini dinilai memungkinkan karena telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
“Tidak hanya untuk kasus Palestina begitu ya, tetapi juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya dan bisa dimulai dengan Indonesia,” ucapnya. “Dimulai dengan isu paling besar, yaitu isu di Palestina karena ini bisa menjadi preseden yang baik di mana Indonesia dapat mengedepankan perdamaian, mengedepankan prinsip hak asasi manusia, mengedepankan keadilan dan akuntabilitas negara dalam penerapan hukum, dan juga mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.”
Tantangan Terhadap Board of Peace
Koalisi sipil juga menyoroti keputusan Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut mereka, langkah ini bertentangan dengan posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
“Ketika Prabowo bergabung bersama dengan Board of Peace ini, mewakili pemerintah Indonesia, ini sangat bertentangan dengan posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan PBB. Karena, pada dasarnya, keberadaan Board of Peace ini menegasikan legitimasi dari PBB itu sendiri,” lanjut Fatia.
Rumah Sakit Indonesia sebagai Bukti
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, yang turut hadir dalam audiensi, memaparkan bahwa penegak hukum Indonesia dapat memulai pengusutan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel di Gaza dengan merujuk pada adanya entitas Indonesia yang menjadi korban. Ia mencontohkan insiden pengeboman Rumah Sakit Indonesia di Gaza oleh tentara Israel.
“Adanya entitas Indonesia yang terganggu, rumah sakit (Indonesia) dibom di sana, ada warga negara kita pernah menjadi korban di sana juga karena ditahan oleh mereka, ditembak. Jadi, bagi kita, ini sudah memenuhi syarat semua untuk diberlakukan,” tutur Feri.
Feri menekankan bahwa penerapan asas yurisdiksi universal ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk aktif menjaga perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan. “Yang penting Indonesia menunjukkan sikapnya bahwa Indonesia tidak akan jadi surga bagi pelaku kejahatan internasional. Mereka bisa masuk Indonesia, mereka sesuka hatinya berbisnis di Indonesia, itu tujuan utamanya terlebih dahulu,” tegas Feri.
Respons Kejaksaan Agung
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa laporan yang diserahkan oleh koalisi masyarakat sipil akan dipelajari terlebih dahulu.
“Laporan yang tadi rekan-rekan sampaikan nanti akan kami terima, akan kami pelajari, dan akan kami sampaikan kepada pimpinan kami,” kata Anang. “Memang benar, memang ada dalam KUHP yang baru, di dalam pasal-pasal disebutkan sebagai masuk ke dalam tindak pidana berat kejahatan kemanusiaan.”
Anang menambahkan bahwa tindak lanjut laporan ini memerlukan koordinasi dengan berbagai satuan kerja pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM, dan Kementerian Hukum dan HAM. “Nantinya pun kami dalam pelaksanaannya juga tidak bisa sendiri karena ini in line dengan pemerintah Indonesia. Kita coba bicarakan ke depan seperti apa, terkait juga dengan pemberlakuan KUHP yang baru ini,” pungkas Anang.
