Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkuat peran Strategic Diamond sebagai arsitektur kebijakan terintegrasi untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Pendekatan ini bertujuan menyinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan visi Presiden.
Sinkronisasi Kebijakan Lewat Strategic Diamond
Pertemuan antara Menteri Rini dan Menteri Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (29/12/2025) membahas sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas nasional. Program prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, ketahanan pangan, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
“Hari ini saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas terkait sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas melalui penguatan Strategic Diamond,” ujar Rini Widyantini dalam keterangan tertulisnya.
Strategic Diamond dalam Kabinet Merah Putih merupakan pendekatan manajemen strategis Presiden yang mensinkronkan tiga elemen kunci: perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah. Empat kementerian utama yang terlibat dalam arsitektur ini adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Peran Empat Kementerian dalam Strategic Diamond
Pada lapis Presidential Governance Support, keempat kementerian ini bekerja sama untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, lapis Presidential Close Support berfokus pada efektivitas administrasi dan operasional agenda serta program prioritas Presiden.
Menteri Rini menjelaskan, pembagian peran ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Kementerian/Lembaga (K/L). “Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rini menguraikan kerangka implementasi Strategic Diamond dalam penguatan perencanaan dan alokasi anggaran. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan pengalokasian anggaran dengan kondisi kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta kinerja organisasi demi optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pendekatan ini memastikan arah pembangunan yang ditetapkan Presiden diterjemahkan secara konsisten dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan pelaksanaan di lapangan.
“Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk mensukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” jelas Rini.
Fokus Peran Masing-masing Kementerian
Dalam kerangka ini, Kementerian PPN/Bappenas bertugas memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan konsisten dengan visi Presiden. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas kelayakan fiskal, skema pendanaan, dan kualitas belanja.
Sementara itu, Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan. Peran Kementerian PANRB mencakup pengawalan penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.
“Namun perlu diingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan collaborative dan network governance, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah,” urai Rini.
Melalui pembagian peran yang terintegrasi ini, proses penetapan prioritas, pengamanan program strategis, hingga evaluasi dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Hal ini memastikan keputusan strategis Presiden didukung oleh kebijakan yang feasible, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif.
Rini mengakui bahwa saat ini perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan reformasi birokrasi masih berjalan dalam satu siklus, namun keterkaitannya belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran.
Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi.
Strategic Diamond menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh instansi pemerintah diharapkan bekerja “dengan satu irama” untuk memastikan pengelolaan APBN terukur, terpantau, dan dirasakan manfaatnya secara merata.
“Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden,” pungkas Rini.
