Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menerima audiensi Bupati Bungo, Dedy Putra, dan Bupati Merangin, M. Syukur, di Kantor Kementerian Sosial pada Jumat, 23 Januari 2026. Pertemuan ini membahas potensi kedua kabupaten untuk bergabung dalam program strategis nasional, Sekolah Rakyat, yang merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Sekolah Rakyat: Program Prioritas Nasional
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menekankan urgensi bagi pemerintah daerah untuk segera merespons peluang ini. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program yang sangat strategis dan daerah akan merugi jika tidak memanfaatkannya. Perhatian besar Presiden Prabowo terhadap program ini menjadi daya tarik utama.
“Sekolah Rakyat ini harus diambil, rugi kalau tidak diambil program presiden ini. Presiden (menaruh) perhatian bener ini. Presiden itu pengen ngasih kemuliaan kepada orang-orang miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (22/1/2026).
Gus Ipul memaparkan bahwa Sekolah Rakyat saat ini telah berjalan di 166 titik di seluruh Indonesia, menampung hampir 16 ribu siswa dari berbagai latar belakang kemampuan, termasuk siswa berprestasi hingga mereka yang belum bisa membaca. Seluruh fasilitas dan kurikulum dirancang dengan standar kualitas unggulan.
“Bayangkan kalau (Sekolah Rakyat) ada di Merangin dan Bungo. Bangga kita Pak,” imbuhnya.
Integrasi Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga terintegrasi dengan penguatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Program ini mencakup pemberdayaan orang tua siswa dan bantuan perbaikan rumah.
“Anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan. Ada program pemberdayaan untuk orang tua-nya kemudian rumahnya dibantu,” jelas Gus Ipul.
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga terus digencarkan. Saat ini, pembangunan fisik telah dimulai di 104 titik di berbagai daerah.
“Sudah mulai dibangun, mulai digali tanahnya di 104 titik,” ungkap Gus Ipul.
Proses Seleksi Siswa yang Ketat
Dalam proses penerimaan siswa, Gus Ipul menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk memastikan seleksi berjalan ketat dan bebas dari praktik nepotisme. Penetapan calon siswa harus melalui verifikasi berlapis.
“Yang menandatangani sebelum saya tetapkan sebagai peserta siswa Sekolah Rakyat itu adalah Bupati. Harus diteliti benar. Bahwa mereka layak sekolah di sini. Jangan ada titipan,” tegasnya.
Siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses perekrutan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial, dinas pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
“Karena kuncinya DTSEN, saya mengajak Pak Bupati, mari kita jihad untuk memperbaiki data kita ini. Sekarang yang menentukan data adalah BPS, bukan kami. Kemensos ini hanya pemutakhiran bersama pemda,” kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat juga terbuka bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil, termasuk Suku Anak Dalam, dengan dukungan beasiswa penuh.
“Kita sekolahin aja kalau mau. Nanti beasiswanya dari kita,” jelasnya.
Kesiapan Lahan di Merangin
Menanggapi hal tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan dua alternatif lokasi seluas 7 dan 12 hektare. Berdasarkan penilaian teknis Kementerian Pekerjaan Umum, lahan seluas 12 hektare dinilai lebih ideal karena berada di pinggir jalan, memenuhi kebutuhan minimal Sekolah Rakyat sekitar 8 hektare.
“Kebutuhannya kan 8 hektare. Ya mungkin kalau yang sisanya untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Syukur.
