October 23, 2021

Menyajikan Berita Teraktual

Pengadilan Negeri Aceh Tengah Tidak Pertimbangkan PERMA

TAKENGON | Indocybernews.com – Surat permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum keempat terdakwa ke Pengadilan Negeri Aceh Tengah, agar ditunda terlebih dahulu pembacaan tutuntan atas empat terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, tidak mendapat tanggapan dari Majelis Hakim persidangan. Surat permohonan tersebut dimohonkan dengan didasari PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tahun 1956 dan surat edaran Kejagung tahun 2013.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 1956 dengan tegas dijelas bahwa, setiap pemeriksaan perkara pidana harus memutuskan suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara Pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Jimmy Albertinus, SH, MH sebagai kuasa hukum keempat keempat, AS, IH, NI, N, sangat kecewa terhadap Pengadilan Negeri Aceh Tengah yang terkesan tidak mengindahkan atas PERMA 1 tahun 1956 tersebut, diungkapnya Selasa /24 Agustus/2021 di Pengadilan Negeri Aceh Tengah , Takengon.

Sementara itu dijelaskannya bahwa, surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta melalui surat edaran dengan nomor : B-230/E/EJP/01/2013, menegaskan prihal penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah harus diselidiki terhadap laporan pengaduan masyarakat tersebut. Sebab objek tanah adalah lahan yang prospektif dan menggiurkan sehingga sangat penting kasus-kasus tanah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, baik dikalangan individu, mafia tanah maupun kasus. Dan terdapat indikasi dimana kasus tanah yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana dengan menggunakan pasal pasal 170, 263, 266, 378, 385, 406, KUHP. Terkait hal tersebut diatas, dimintai perhatian dan perhatian dari para Kajati dan para Kajari, apabila menerima SPDP dari penyidik ​​yang objeknya pekara tanah,

Sementara itu Anita Susilas,SH, juga sebagai kuasa hukum keempat berharap agar majelis Hakim untuk segera menunda terlebih dahulu sidang keempat sampai keputusan sidang perdata yang berjalan di Pengadilan Negeri Aceh Tengah di Takengon. Harapnya tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Jika suatu pemeriksaan pekara pidana harus memutuskan suatu hal perdata atas suatu barang atau suatu hubungan hukum antara pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata ada atau tidak adanya hak perdata itu.

Lebih lanjut dijelaskannya, setelah melalui usaha yang gigih, kuasa hukum keempat menghadapi baru menerima BAP dari Pengadilan Negeri Aceh Tengah. Setelah mempelajari turunan BAP, banyak kejanggalan, seperti pernyataan yang mengatakan bahwa bukti sertifikat nomor 110 benar di kampung Kala Pegasing. Sementara itu saksi tersebut, atas nama pemerintahan kampung Kala Pegasing pada tanggal 05 Mei 2021 surat keterangan dengan nomor 141/262/SK/KP/2021 dijelaskan bahwa, tanah sertifikat milik no.110 atas nama Yusri Imran HS, Maridah IB, luas tanah 2000 M2, tidak terletak di kampung Kala Pegasing, hal ini tentu sangat bertentangan dengan membuktikannya di depan penyidik.

Selain itu peta perbatasan antara kampung Kung dan kampung Kala Pegasing yang dijadikan sebagai barang bukti yang dinilai janggal, karena dalam peta tersebut tidak tercantum nama penanggung jawab pembuatan peta perbatasan. Hal ini tentu dapat dinilai bahwa penetapan kliennya sebagai, tak terlupakan terlalu dipaksakan untuk ditekankan.

Sementara itu Pelaksana Tugas Harian Ketua Pengadilan Negeri Aceh Tengah, Mukhamad Athfal Rofi Udin, SH ketika dikonfirmasi seputar Peraturan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa, PERMA no 1 tahun 1956 memang benar, kasus perkara Pidana tidak bisa berjalan, contoh kasus ada penyerobotan tanah belum jelas kepemilikannya dan masik dalam sengketa di Perdata, jadi harus menunggu keputusan pengadilan Perdata.

 Contoh lain, perkara jina. Seorang laki-laki yang tidak bersalah, apabila laki-laki tersebut sudah beristri baru bisa di hukum. Dan di KUHP, apa bila laki laki belum beristri tidak dapat di hukum. Dan apa bila Perdatanya masik berjalan di Pengadilan tentang setatus laki laki sudah beristri atau lajang. Maka kasus pidananya dihentikan, karena menunggu keputusan perdata. 

Penerapan prosudur Peraturan Mahkamah Agung, harus dibacakan terlebih dahulu Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, baru kuasa hukum akan mengajukan keberatan atau Epsesi. Dan selanjutnya Penuntut Umum membacakan jawaban. Majelis Hakim setelah mendengar argumen dari kuasa hukum dan jaksa penuntut umum, baru dapat memutuskan. Melalui keputusan sela, Majelis Hakim baru memutuskan dilanjutkan atau tidak perkara tersebut.

Dijelaskannya, dalam putusan Sela Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan kuasa hukum cukup beralasan atau tidak, atau bisa juga Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan terlebih dahulu ada hubungan atau tidak perkara Perdata dan pidana tersebut. Maka akan diputus diakhir bersalah, bebas atau menonjol.

Disinggung tentang salah satu majelis Hakim yang menyidang gugatan Perdata, sebagai penggugat, AS, IH, NI dan N, juga ikut sebagai majelis Hakim di persidangan Pidana sebagai perbuatan AS, IH, NI dan N.

Mukhamad Athafal Rofi Udin,SH, menjelaskan bahwa hal tersebut secara hukum tidak dilarang, sama seperti ketua atau wakil ketua Pengadilan menunjukan Majelis Hakim yang ikut sidang. Karena tidak ada ketentuan yang melarang, beliau mengakhiri. (Iwan)