October 27, 2021

Menyajikan Berita Teraktual

Restorative Justice dan Revisi Undang-Undang dapat menekan Over Kapasitas Tahanan di Lapas/Rutan

MEDAN || Indocybernews.com – Sehubungan dengan Terjadinya Kebakaran di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Tangerang, Pengamat Hukum, M Sai Rangkuti, SH, MH, angkat bicara, Senin (13/9).

Menurut M Sai Rangkuti, bahwa mengenai Kebakaran Lapas Tangerang, harus melihat penyebab Indikatornya dari hulu sampai ke hilir dan jangan hanya melihat siapa yang harus bertanggung jawab.

Selaku Praktisi Hukum Kota Medan M. Sai Rangkuti, SH.,MH dengan melihat Lapas adalah bahagian dari salah satu sub sistem peradilan pidana, Lapas memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi, didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Namun dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas, salah satu yang menjadi akar permasalahan di Lapas/Rutan adalah kelebihan daya tampung (over kapasitas).

Berdasarkan data pada sistem database pemasyarakatan total dari tahanan dan narapidana di Indonesia per 24 Maret 2020 telah mencapai 293,583 orang, sementara kapasitas Rumah Tahanan hanya 131,931, jumlah tersebut melebihi kapasitas hingga 123 persen dan Jawa Timur merupakan Kantor Wilayah yang memiliki Tahanan paling banyak yakni 51,5 ribu, sementara rumah tahanan hanya mempunyai kapasitas 12,8 ribu orang, sehingga melebihi kapasitas hingga 304 persen.

Akibat dari adanya over kapasitas tersebut, antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas/Rutan, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkaan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan.

Lanjutnya, jika permasalahan over kapasitas tersebut dianalogikan dengan atap yang bocor, berapa banyak dan seberapa besar wadah penampungan yang harus disediakan untuk menampung air yang masuk kedalam rumah ketika hujan jika lubang pada atap yang bocor tersebut tidak segera diperbaiki. Hal inilah yang terjadi di Pemasyarakatan, berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk menambah kapasitas bangunan atau membangun Lapas/Rutan yang baru, atau sampai dimana kemampuan keuangan Kementerian Hukum dan HAM menyediakan anggaran bahan makanan tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan warga binaan dan tahanan yang terus menerus bertambah.

Maka penyelesaian permasalahan over kapasitas ini seharusnya berfokus pada proses sebelum masuknya orang-orang bermasalah tersebut ke lembaga pemasyarakatan, dimulia dari : Proses Hukum pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian, selanjutNya Proses Hukum Penuntutan di Kejaksaan, dan Proses Hukum Ke Pengadilan untuk melaksanakan Isi Putusan, hal ini jalannya Proses Pemidanaan yang berjalan di Indonesia.

“yang mana seyogyanya banyak masalah-masalah hukum yang dapat diselesaikan pada tingkat di Kepolisian dan di Kejaksaan, seperti melakukan pendekatan Restorative Justice, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya, yang mana restorative justice adalah langkah Kongkrit yang seyogyanya harus dilaksanakan dan harus diterapkan dengan cara melakukan Sosialisasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan, agar bisa duduk bersama guna mengimplementasikan Restorative Justice tersebut secara benar dan tidak ragu-ragu untuk mengeksekusinya,” ungkapnya.

Kemudian pria berbadan gempal ini kembali menuturkan, berdasarkan pengalaman, banyak Penegak Hukum Kepolisian dan Kejaksaan untuk ragu mengeksekusi Restorative Justice, apalagi Pelaku dan Korban telah berdamai, hal tersebut banyak terjadi ditengah masyarakat yakni kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi dikarenakan terbentur dengan alasan SPDP (Surat diMulainya Penyidikan) Ke Jaksa Penuntut Umum, maka restorative Justicve tidak dilaksanakan dan terkesan Perdamaian antara Pelaku dan Korban hanya sebagai meringankan hukuman, hal inilah salah satu contoh yang menyebabkan overnya Kapasitas Tahanan di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia.

“Belum lagi Kasus Penggunaan Narkotika dan harus menjalani Hukuman Pemidanaan dan bukan Rehabilitasi, hal ini juga pemicu tertinggi di Indonesia menumpuknya jumlah Tahanan, yang mana Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika saling mengaitkan, selengkapnya, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar dan sedangkan, Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, kemudian, Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menyebutkan jika penyalah guna narkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut, sehingga atas Lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah layak untuk di Revisi,” tutur Rangkuti.

Kemudian, Restorative Justice lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga “PERDAMAIAN” menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan.

Konsep Restorative Justice memiliki metode implementasi dalam bentuk mediasi penal dan diversi, meskipun keduanya memiliki cara dan sudut pandang yang sama, namun terkadang penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Mediasi penal lebih dikaitkan dengan perkara-perkara pidana biasa sedangkan diversi merupakan peristilahan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dengan menyelenggarakan dan menjadi penengah proses mediasi atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan keluarganya, Kemudian pada lembaga peradilan juga terdapat beberapa yurisprudensi terkait penerapan restorative justice diantaranya putusan Mahkamah Agung RI No. 1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Kemudian majelis hakim menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Mahkamah Agung mengatakan perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan,”pungkasnya.