Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN). Upaya ini krusial untuk memastikan program pengentasan kemiskinan tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Mari kita bersinergi. Berangkat dari data ini, dengan pemutakhiran, supaya kemudian data ini objektif sehingga program-program yang disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, tidak ada manipulasi,” tegas Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (5/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menerima perwakilan pemerintah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Muna Barat di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Rabu (4/2).
Agus Jabo menjelaskan bahwa DTSEN, yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dimutakhirkan melalui Kemensos, memegang peranan vital dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menekankan bahwa DTSEN merupakan langkah nyata untuk menyatukan seluruh lini agar target pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai.
DTSEN kini menjadi satu-satunya sumber data rujukan bagi berbagai program kementerian/lembaga, termasuk Kemensos, sehingga fragmentasi data dapat dihindari. Oleh karena itu, pemutakhiran data yang bersifat dinamis menjadi sangat penting.
Untuk mendukung proses pemutakhiran ini, Kemensos menyediakan berbagai kanal, termasuk melalui musyawarah desa/kelurahan dan aplikasi Cek Bansos. Ketersediaan kanal-kanal ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam memperbarui data.
Lebih lanjut, Agus Jabo merinci bahwa pemutakhiran data terbagi menjadi dua kategori. Pertama, pemutakhiran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan setiap bulan. Kedua, pemutakhiran data penerima bantuan sosial yang dilaksanakan setiap tiga bulan.
Ia berpesan agar pemerintah daerah secara sungguh-sungguh mengawal proses pemutakhiran data ini. “Dinas Sosial di setiap daerah, ayo cepat berkoordinasi dengan BPS. Terus lakukan pemutakhiran agar seluruh bantuan sosial ini tepat sasaran, sampai seluruh data akurat,” ujarnya.
Agus Jabo juga memaparkan sejumlah program Kemensos yang bersumber dari pemanfaatan DTSEN, salah satunya adalah Sekolah Rakyat. Program ini merupakan miniatur pengentasan kemiskinan terpadu, yang memprioritaskan anak-anak dari desil 1-2 DTSEN (kategori miskin dan miskin ekstrem) untuk mendapatkan pendidikan gratis berkualitas. Selain itu, jika hasil asesmen memenuhi kriteria, orang tua siswa juga berhak menerima bantuan usaha atau renovasi rumah tidak layak huni guna meningkatkan taraf hidup mereka.
