Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti lonjakan harga minyak mentah dunia sebagai dampak langsung dari eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi ini, diperparah dengan gangguan pasokan melalui Selat Hormuz, mendorong pemerintah Indonesia untuk mempercepat strategi pengamanan energi, termasuk melalui pembelian dari Amerika Serikat.
Gejolak Timur Tengah Picu Kenaikan Harga Minyak Global
Pada Senin (2/3/2026), harga minyak mentah Brent terpantau melonjak signifikan, menembus angka di atas US$80 per barel, bahkan sempat menyentuh US$82,37 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) juga mengalami kenaikan, mencapai kisaran US$71,68 hingga US$73 per barel. Kenaikan ini merupakan respons pasar terhadap serangan militer gabungan AS-Israel ke Iran yang dibalas dengan serangan rudal Teheran, serta penutupan atau gangguan di Selat Hormuz, jalur vital yang mengangkut sekitar 20-26% perdagangan minyak global.
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa gangguan pasokan minyak akibat konflik di Selat Hormuz dan Laut Merah tidak dapat dihindari. “Diperkirakan pasokan akan terganggu dan harga WTI per hari ini sudah US$73 dollar [per barel],” ujar Airlangga dalam CNN Indonesia Economic Forum 2026. Beberapa analis bahkan memproyeksikan harga minyak dapat menembus US$90 hingga US$100 per barel jika ketegangan geopolitik terus berlanjut.
Strategi Indonesia Amankan Pasokan dan Stabilkan Harga
Menyikapi potensi kenaikan harga minyak global, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan pasokan energi. Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki nota kesepahaman (MoU) untuk mendapatkan suplai minyak dari negara-negara di luar Timur Tengah.
Secara spesifik, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga telah meneken nota kesepahaman dan surat konfirmasi kontrak pembelian LPG dan minyak mentah dengan dua perusahaan asal Amerika Serikat, yakni Chevron dan Exxon. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa kesepakatan impor energi senilai US$15 miliar per tahun dari AS ini merupakan bagian dari Agreement on Reciprocal Tariff (ART) atau perjanjian dagang timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Airlangga menjelaskan, langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia yang surplus dengan AS. Bahlil juga menegaskan bahwa perjanjian ini bukan untuk menambah kuota impor energi nasional, melainkan mengalihkan sumber pasokan yang selama ini sudah berjalan secara komersial dari negara lain ke Amerika Serikat. Bahkan, ia menyebut LPG dari Amerika Serikat memiliki harga yang lebih kompetitif.
Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap Ekonomi Nasional
Sebagai negara importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Kenaikan harga ini berpotensi memicu inflasi dan menekan nilai tukar rupiah. Airlangga Hartarto tidak menampik kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di dalam negeri, serupa dengan kondisi saat perang Ukraina pecah.
Asumsi makro APBN 2026 menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di rentang US$70 per barel. Jika harga minyak melonjak hingga US$108 per barel, defisit APBN berisiko membengkak hingga Rp258,4 triliun. Selain itu, konflik di Timur Tengah juga diperkirakan akan mengganggu sektor transportasi, logistik, dan pariwisata Indonesia.
Meski demikian, pemerintah akan terus memantau durasi konflik dan ketersediaan pasokan dari berbagai produsen, termasuk potensi impor dari Rusia, untuk menjaga stabilitas energi nasional. Di sisi lain, OPEC+ juga telah sepakat untuk meningkatkan produksi sebesar 206.000 barel per hari pada April, yang diharapkan dapat sedikit meredam lonjakan harga.