Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti potensi dampak serius eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap perekonomian Indonesia. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 2 Maret 2026, menyusul laporan serangan militer AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 yang kemudian dibalas oleh Iran.
Airlangga menekankan bahwa gejolak geopolitik di Timur Tengah ini berpotensi mengganggu pasokan energi global, menekan biaya logistik, dan berdampak negatif pada sektor pariwisata. Pemerintah, menurutnya, terus memantau perkembangan situasi untuk menentukan langkah antisipasi lebih lanjut. “Pertama yang terganggu kan pasti supply minyak, yang kedua transportasi logistik, dan yang ketiga tentunya kita melihat turisme akan sangat terganggu,” kata Airlangga.
Dampak Langsung pada Harga Minyak dan Rantai Pasok
Eskalasi konflik telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Pada 28 Februari 2026, harga minyak mentah Brent mencapai US$72,8 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) menyentuh US$67 per barel. Analis memperingatkan bahwa harga bisa menembus US$100 per barel jika terjadi gangguan signifikan pada Selat Hormuz, jalur vital yang mengalirkan lebih dari 20% perdagangan minyak global.
Dewan Penasihat CILT Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan bahwa operasi militer besar di Timur Tengah mengancam stabilitas politik dan ekonomi dunia. Ia menyoroti potensi blokade Iran di Selat Hormuz yang dapat menekan rantai pasok logistik global. Indonesia, sebagai negara net importir minyak, sangat rentan terhadap lonjakan harga global ini, yang berisiko memperbesar beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tekanan Inflasi dan Pelemahan Rupiah
Kenaikan harga minyak global dan gangguan rantai pasok diperkirakan akan memicu inflasi domestik yang lebih tinggi, terutama karena banyak industri nasional masih bergantung pada bahan baku impor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen, meningkat dari 3,55 persen pada Januari 2026. Inflasi bulanan Februari 2026 tercatat 0,68 persen, didorong oleh kenaikan harga pangan menjelang Ramadan.
Selain itu, konflik ini juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, memperkirakan rupiah bisa melemah hingga Rp17.000 per dolar AS, yang akan semakin membebani biaya impor. Pelemahan rupiah ini juga didorong oleh potensi capital outflow karena investor cenderung beralih ke aset aman di tengah ketidakpastian global.
Resiliensi Ekonomi Indonesia di Tengah Tantangan Global
Meskipun menghadapi gejolak eksternal, Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat. Pada kuartal IV 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11 persen secara tahunan, menempatkan Indonesia di posisi kedua negara G20 setelah India. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, investasi yang signifikan, dan belanja modal pemerintah.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2026, dengan potensi mencapai 5,6 persen. Stabilitas ekonomi Indonesia juga disebut Airlangga sebagai magnet bagi investor global.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan respons kebijakan konkret, termasuk skenario fiskal darurat dan penguatan cadangan fiskal. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan.
Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 sebesar US$154,6 miliar, sedikit menurun dari Desember 2025 namun masih dianggap kuat dan setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor. Penurunan ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.
Secara umum, strategi fiskal Indonesia untuk 2025-2026 dirancang untuk bersifat countercyclical dan memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga berupaya mendorong transformasi digital, perbaikan infrastruktur, dan harmonisasi regulasi di sektor logistik untuk menekan biaya.