Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti potensi dampak signifikan dari eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran terhadap perekonomian Indonesia. Situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah, terutama setelah serangan militer gabungan AS-Israel ke Iran dan balasan dari Teheran, diperkirakan akan memicu gangguan pada pasokan energi global, kenaikan inflasi, dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Konflik tersebut telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Pada 28 Februari 2026, militer AS dan Israel melancarkan operasi militer bernama “Operation Lion’s Roar” yang menargetkan pangkalan militer, fasilitas pertahanan, serta struktur kepemimpinan Iran. Serangan ini bahkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran membalas dengan gelombang rudal balistik dan serangan drone ke Israel, pangkalan militer AS, dan negara-negara sekutu di kawasan Teluk. Akibatnya, ratusan korban jiwa dan luka-luka dilaporkan di Iran dan Israel, termasuk tiga tentara AS yang tewas.
Ancaman pada Sektor Energi dan Logistik
Salah satu dampak paling langsung adalah gangguan pada pasokan energi global. Airlangga Hartarto menegaskan, “Pertama yang terganggu kan pasti supply minyak, yang kedua transportasi logistik, dan yang ketiga tentunya kita melihat turisme akan sangat terganggu.” Kekhawatiran ini diperparah dengan keputusan Iran untuk menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Penutupan ini telah memicu lonjakan harga minyak mentah global. Harga Brent crude sempat menembus US$80 per barel pada 1 Maret 2026, dan beberapa analis memprediksi bisa mencapai US$100 per barel jika konflik terus meluas.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan harga global ini. Lonjakan harga minyak berisiko meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tetap terjangkau. Airlangga menambahkan bahwa kenaikan harga BBM otomatis akan terjadi, serupa dengan saat perang Ukraina. Namun, ia juga menyebut antisipasi pemerintah dengan melihat peningkatan kapasitas suplai dari Amerika Serikat dan OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries).
Tekanan Inflasi dan Pelemahan Rupiah
Selain energi, konflik ini juga berpotensi mendorong inflasi di dalam negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Februari 2026 telah mencapai 0,68 persen, lebih tinggi dari proyeksi konsensus pasar, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai pendorong utama. Kenaikan biaya impor bahan baku industri manufaktur akibat lonjakan harga komoditas global dan pelemahan rupiah akan menekan daya beli masyarakat.
Nilai tukar rupiah juga langsung merasakan dampaknya. Pada pembukaan perdagangan Senin, 2 Maret 2026, rupiah melemah 42 poin atau 0,25 persen menjadi Rp16.829 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.787. Analis memperkirakan pelemahan ini bisa berlanjut, bahkan berpotensi mencapai Rp17.000 per dolar AS, karena investor cenderung menghindari aset berisiko dan beralih ke dolar AS. Bank Indonesia diperkirakan akan melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar.
Kinerja Ekonomi Indonesia di Tengah Tantangan Global
Meski menghadapi tantangan global yang berat, Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Pada kuartal keempat 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen secara tahunan, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, investasi, dan ekspor. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2026, dengan potensi mencapai 5,6 persen. Stabilitas ekonomi ini menjadikan Indonesia tetap menarik bagi investor global.
Namun, eskalasi konflik di Timur Tengah ini menjadi ujian baru bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif, termasuk kemungkinan realokasi anggaran pembangunan untuk perlindungan sosial jika beban subsidi energi membengkak.