Jakarta – Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, mendesak percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga kabupaten di Sumatera Utara. Ia meminta pejabat pemerintah daerah dan Polri untuk menyusun strategi proaktif dalam mengatasi persoalan di lapangan.
Dorongan ini disampaikan Richard Tampubolon setelah melakukan diskusi langsung dengan para pejabat dan tokoh masyarakat setempat. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan bupati dan pejabat terkait memaparkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Richard mencatat berbagai kendala yang dihadapi dan memberikan saran serta solusi praktis, termasuk arahan koordinasi dengan instansi terkait.
Peninjauan dan Data Pembangunan Huntara
Peninjauan ini dilakukan saat Richard Tampubolon meninjau penanganan banjir dan pemulihan infrastruktur di tiga kabupaten, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Humbahas, pada Rabu (28/1/2026). Ia merinci data pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Selatan yang direncanakan sebanyak 816 unit, terdiri dari 683 unit huntara terpusat dan 113 unit huntara mandiri.
Huntara terpusat di Tapanuli Selatan tersebar di empat desa: Simarpinggan (Kecamatan Angkola Selatan), Aek Latong (Kecamatan Sipirok), Simatohir (Kecamatan Angkola Sangkunur), dan Napa (Kecamatan Batang Toru). Di Simarpinggan, 186 unit huntara telah selesai dibangun dengan pendanaan dari Danantara. Sementara itu, di Aek Latong, dari target 118 unit, sebanyak 88 unit telah rampung didanai oleh BNPB. Di Simantohir, dari rencana 134 unit, 78 unit telah selesai.
Untuk huntara di Napa yang didanai Kementerian PU, dari target 245 unit, sebanyak 145 unit ditargetkan rampung pada Februari. Richard Tampubolon juga menjelaskan pembangunan huntara mandiri di Tapanuli Selatan yang direncanakan 133 unit, tersebar di beberapa kecamatan. Dari jumlah tersebut, 64 unit telah rampung, didanai oleh BNPB.
Aspirasi Masyarakat dan Solusi
Masyarakat setempat menyampaikan aspirasi kepada Satgas PRR agar setiap titik huntara dilengkapi tempat ibadah dan taman bermain. Selain itu, ada permintaan tambahan pekerjaan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air. Richard Tampubolon memberikan petunjuk mengenai instansi dan pejabat pusat yang perlu dikoordinasikan untuk mengatasi masalah ini.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah, pembangunan huntara direncanakan 106 unit dan seluruhnya telah rampung. Rinciannya meliputi 67 unit rusunawa, 15 unit di Asrama Haji Pinangsori, 12 unit di Kecamatan Tukka, dan 12 unit di Kecamatan Muara Sibuntuon.
Dalam diskusi, muncul usulan pemanfaatan lahan milik PT Mujur Timber yang izinnya telah dicabut untuk pembangunan huntara dan hunian tetap (huntap). Richard Tampubolon mengarahkan bupati untuk bersurat kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR dengan tembusan kepada pejabat terkait.
Masalah persawahan yang terdampak bencana juga diangkat. Masyarakat berharap program cetak sawah yang dijanjikan dapat dilaksanakan, bukan diganti dengan program optimalisasi lahan (oplah). Richard Tampubolon menegaskan harapan tersebut.
Penanganan di Humbahas dan Rencana Tindak Lanjut
Di Kabupaten Humbahas, pembangunan huntara belum berjalan meskipun Pemda telah menyiapkan lahan. Richard Tampubolon juga mendiskusikan penanganan pascabencana terkait pembuatan jalan baru dan perbaikan jembatan yang belum masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia meminta Dirjen Bina Marga menindaklanjuti agar hal ini dapat dimasukkan ke dalam program Inpres jalan daerah.
Peninjauan lapangan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Richard Tampubolon sebagai Kasum NI ke wilayah Kodam I/Bukit Barisan. Rombongan memulai peninjauan menggunakan helikopter, mendarat di GOR Pandan, Tapanuli Tengah. Setelah meninjau dapur umum dan SD Hutanabolon 2 yang terdampak bencana, rombongan melanjutkan peninjauan pembangunan jembatan di Desa Sigiring-Giring sebelum kembali ke GOR Pandan untuk melanjutkan perjalanan ke Helipad Humbahas.
