Pasar Surat Utang Negara (SUN) Indonesia kembali diwarnai aksi jual yang signifikan sepanjang Maret 2026, menyebabkan imbal hasil (yield) melonjak di berbagai tenor. Kondisi ini memicu sorotan tajam dari pelaku pasar terhadap ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik yang memanas.
Pada 24 Maret 2026, yield SUN tenor 10 tahun tercatat mencapai 6,86%, mengalami kenaikan 44 basis poin (bps) dari posisi awal Maret yang berada di 6,42%. Bahkan, imbal hasil ini sempat menyentuh level 6,91% pada 16 Maret 2026, menjadikannya yang tertinggi sejak Juni 2025. Tekanan serupa juga terlihat pada tenor-tenor lain, di mana yield SUN tenor 1 tahun naik 21,4 bps menjadi 6,14% pada 25 Maret 2026, dan tenor 10 tahun naik 7,9 bps menjadi 6,94% pada hari yang sama.
Kenaikan yield yang merata ini mengindikasikan bahwa tekanan jual bukan bersifat sementara, melainkan mencerminkan repricing risiko di pasar. Investor menuntut premi risiko yang lebih tinggi di seluruh tenor surat utang pemerintah. Selain itu, premi risiko gagal bayar Indonesia atau Credit Default Swap (CDS) tenor 5 tahun juga menunjukkan tren peningkatan, mencapai 86,53 basis poin per 8 Maret 2026, naik dari 68,26 basis poin pada Desember 2025. Kenaikan CDS ini mencerminkan meningkatnya kewaspadaan pasar terhadap kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia.
Faktor Global dan Domestik Picu Tekanan
Tekanan terhadap pasar obligasi Indonesia datang dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara eksternal, konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah memicu sentimen risk-off global dan lonjakan harga minyak dunia. Global Market Economist Myrdal Gunarto menilai, dampak negatif dari tekanan bertubi-tubi ini tidak bisa terhindarkan dan terkonversi pada kenaikan yield obligasi. Ketidakpastian global juga memperkuat ekspektasi suku bunga global yang bertahan tinggi, membuat aset berdenominasi dolar AS menjadi lebih menarik bagi investor.
Dari sisi domestik, kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal Indonesia menjadi pemicu utama. Lembaga pemeringkat Moody’s pada Februari 2026 menurunkan outlook rating Indonesia dari stabil menjadi negatif, menyoroti bauran kebijakan pemerintah dan postur fiskal, serta risiko penurunan kepastian kebijakan. Ekonom Awalil, kepada Kompas.com pada 10 Maret 2026, menyatakan bahwa ketahanan fiskal Indonesia pada 2026 dinilai sudah rentan bahkan sebelum pecahnya konflik, mengingat pendapatan negara yang turun dan sulit ditingkatkan secara signifikan.
Lonjakan harga minyak dunia juga berpotensi membebani anggaran negara, terutama dengan adanya skema subsidi energi. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah dapat memperbesar tekanan terhadap fiskal, di mana setiap pelemahan Rp 100 dari asumsi Rp 16.500 per dolar AS dapat menambah defisit sekitar Rp 0,8 triliun. Rendahnya minat investor juga tercermin dari bid to cover ratio pada lima lelang SUN awal 2026 yang rata-rata 1,95 kali, lebih rendah dari 2,27 kali pada periode yang sama tahun 2025. Total penawaran masuk lelang SUN pada 3 Maret 2026 hanya mencapai Rp 50,9 triliun, menurun drastis dari Rp 90,9 triliun pada 6 Januari 2026.
Respons Pemerintah dan Prospek ke Depan
Menanggapi tekanan ini, pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan fiskal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 19 Maret 2026 memastikan bahwa pemerintah akan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% melalui efisiensi di berbagai Kementerian/Lembaga. Pemerintah juga menjalankan strategi frontloaded spending, yaitu mempercepat belanja sejak awal tahun untuk menjaga momentum ekonomi, dengan realisasi belanja pemerintah Januari 2026 tumbuh 25,7% secara tahunan.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga menegaskan komitmen untuk memastikan stabilitas fiskal APBN 2026 di tengah eskalasi konflik global. Meskipun demikian, pemerintah belum memangkas anggaran Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis, meskipun defisit APBN 2026 berisiko melebihi 3%.
Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai ruang arus keluar dana asing besar relatif terbatas karena kepemilikan asing di SBN rupiah yang dapat diperdagangkan saat ini hanya sekitar 13,21% per 3 Februari 2026, dan penyangga permintaan domestik masih kuat. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan, dominasi investor domestik membuat pasar obligasi Indonesia lebih resilien terhadap dampak revisi outlook Moody’s. Pemerintah juga berhasil menerbitkan SUN dalam denominasi US Dollar sebesar USD 2,7 miliar pada Januari 2026, menunjukkan kepercayaan investor global yang kuat.