Sijunjung, 18 Februari 2026 – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan legalitas tambang rakyat dalam sidang paripurna istimewa Hari Jadi ke-77 Kabupaten Sijunjung. Acara yang digelar di Kantor DPRD Sijunjung ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, dan Ketua DPRD Sijunjung Rengga Wana Putra.
Legalitas Tambang Rakyat untuk Kesejahteraan Masyarakat
Andre Rosiade, yang merupakan putra asli Sijunjung, menyatakan bahwa legalisasi tambang rakyat sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menata sektor pertambangan agar para penambang yang sebelumnya beroperasi secara ilegal dapat memperoleh izin resmi dan bekerja sesuai aturan. “Kenapa Presiden menginginkan tambang rakyat dilegalkan? Karena rakyat kecil berhak mendapatkan kekayaan sumber daya Indonesia. Kita ingin masyarakat dari ilegal menjadi legal, agar hak mereka terlindungi, lingkungan terjaga, dan daerah mendapatkan pemasukan,” ujar Andre.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemerintah Provinsi Sumbar telah mendorong pembentukan sekitar 121 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan target peningkatan menjadi 300 WPR. Dari jumlah tersebut, 35 WPR dialokasikan untuk Kabupaten Sijunjung. Andre menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar perlu menyiapkan dua dokumen penting, yaitu penetapan WPR dan izin menambang komunal, sebelum kewenangan penerbitan izin pertambangan rakyat dilimpahkan kepada gubernur oleh pemerintah pusat.
Untuk memastikan proses legalisasi berjalan lancar, Andre meminta aparat penegak hukum untuk sementara waktu menertibkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Ia juga mendorong pembentukan koperasi atau UMKM penambang sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh izin resmi. “Dengan tambang rakyat yang legal, keselamatan kerja terjamin, lingkungan terjaga, dan Pendapatan Asli Daerah bisa meningkat. Ini solusi agar masyarakat tetap bekerja tapi sesuai aturan,” tegas Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Dukungan untuk Pendidikan dan Pembangunan Daerah
Selain isu pertambangan, Andre Rosiade juga menyinggung program Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di daerah pelosok. Ia meminta Pemkab Sijunjung untuk menyiapkan lahan seluas 8-12 hektare guna pembangunan sekolah berasrama dari tingkat SD hingga SMA. “Sekolah Rakyat akan memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa sekolah gratis dan tidak putus sekolah,” katanya.
Dalam momentum HUT ke-77 Sijunjung yang bertema “Berkolaborasi Membangun, Wujudkan Sijunjung Idaman”, Andre mengucapkan selamat kepada masyarakat Sijunjung dan berharap kabupaten tersebut semakin maju. “Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-77 Kabupaten Sijunjung. Insya Allah dengan kepemimpinan yang kompak antara bupati, wakil bupati, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, Sijunjung akan semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Harapan Pejabat Lain
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, turut mengucapkan selamat hari jadi dan berharap momentum ini memperkuat pembangunan, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta promosi potensi daerah seperti Geopark Ranah Minang Silokek.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi jati diri kuat Sijunjung melalui perkampungan adat dan potensi wisata unggulan, serta berharap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Ketua DPRD Sijunjung, Rengga Wana Putra, menekankan pentingnya semangat gotong royong untuk mewujudkan Sijunjung yang lebih maju, sesuai tema peringatan tahun ini. Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan DPR RI, serta berharap sinergi tersebut mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penataan tambang rakyat yang legal dan berkelanjutan.