WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan pembatasan visa terhadap tiga pejabat pemerintah Chili, dengan alasan tindakan yang diduga membahayakan infrastruktur telekomunikasi penting dan merusak keamanan regional di belahan bumi Barat. Keputusan ini diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Jumat, 20 Februari 2026, menandai langkah diplomatik yang signifikan antara kedua negara.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa para pejabat tersebut “dengan sengaja mengarahkan, mengizinkan, mendanai, memberikan dukungan signifikan kepada, dan/atau melakukan kegiatan yang membahayakan infrastruktur telekomunikasi penting dan merusak keamanan regional di belahan bumi kita.” Akibatnya, individu-individu ini beserta anggota keluarga dekat mereka secara umum tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Amerika Serikat, dan setiap visa AS yang mereka miliki sebelumnya telah dicabut.
Pemerintah Chili, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan terkejut atas pembatasan visa tersebut dan menolak tuduhan yang dilayangkan AS. Kementerian tersebut menegaskan bahwa mereka belum menerima pemberitahuan resmi mengenai keputusan ini dan “secara tegas membantah keterlibatan dalam kegiatan yang membahayakan keamanan benua atau negara ketiga.” Sebagai respons, Menteri Luar Negeri Chili Alberto van Klaveren memanggil Duta Besar AS Brandon Judd untuk meminta penjelasan mengenai alasan di balik keputusan tersebut dan nama-nama pejabat yang terlibat.
Langkah AS ini juga datang di tengah transisi politik di Chili, menjelang pelantikan Presiden terpilih José Antonio Kast yang berhaluan sayap kanan pada 11 Maret 2026. Sekretaris Rubio mengindikasikan bahwa tindakan ini juga merupakan “pukulan terakhir” bagi pemerintahan Presiden Gabriel Boric yang akan segera berakhir, dengan menyatakan bahwa “di senjanya, warisan pemerintahan Boric akan semakin ternoda oleh tindakan yang merusak keamanan regional dengan mengorbankan rakyat Chili.” Rubio juga menyatakan harapannya untuk memajukan prioritas bersama, termasuk yang memperkuat keamanan di belahan bumi Barat, dengan pemerintahan Kast yang akan datang.
Salah satu pejabat yang terkena dampak, Menteri Transportasi dan Telekomunikasi Chili Juan Carlos Muñoz, telah mengonfirmasi bahwa ia termasuk di antara tiga pejabat yang visanya dicabut. Muñoz menekankan bahwa Chili “tidak melakukan diskriminasi sehubungan dengan asal-usul proyek yang berbeda dan menganalisisnya berdasarkan kelebihan masing-masing,” seraya menambahkan bahwa proyek semacam itu tidak dapat disetujui jika mengancam kedaulatan atau keamanan nasional Chili.
Keputusan AS ini juga dikaitkan dengan kekhawatiran Washington terhadap hubungan perdagangan Chili dengan Tiongkok, termasuk rencana proyek kabel bawah laut yang dapat menghubungkan kedua negara. Situasi ini menyoroti ketegangan yang meningkat antara AS dan Tiongkok, yang menempatkan negara-negara Amerika Selatan dalam posisi yang sulit. Pembatasan visa ini diberlakukan berdasarkan Pasal 212(a)(3)(C) dan 221(i) dari Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan AS.
Meskipun Chili merupakan satu-satunya negara di Amerika Selatan yang menjadi bagian dari Program Bebas Visa (Visa Waiver Program/VWP) AS, yang memungkinkan warganya bepergian ke AS tanpa visa untuk tujuan wisata atau bisnis hingga 90 hari, pembatasan visa ini bersifat terpisah dan menargetkan individu tertentu. Sebelumnya, pada Maret 2025, sempat muncul seruan dari beberapa anggota Kongres AS untuk menangguhkan status VWP Chili karena kekhawatiran terkait “turisme pencurian” yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pencuri dari Amerika Selatan. Namun, Chili telah berupaya untuk tetap mematuhi persyaratan VWP dan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Serius pada Juli 2023.