WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) secara resmi mendesak seluruh warga negaranya untuk segera meninggalkan Iran. Peringatan perjalanan ini dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat, 27 Februari 2026, di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik dan militer antara kedua negara.
Rubio juga secara tegas meminta agar tidak ada warga Amerika yang bepergian ke Iran dengan alasan apa pun. “Tidak ada warga Amerika yang boleh bepergian ke Iran dengan alasan apa pun. Kami kembali menyerukan agar warga Amerika yang saat ini berada di Iran untuk segera pergi,” kata Menlu AS itu dalam sebuah pernyataan. Ia menambahkan, tindakan lebih lanjut dapat menyusul, termasuk potensi pembatasan penggunaan paspor AS untuk perjalanan ke atau melalui Iran.
Iran Ditetapkan sebagai ‘Negara Pendukung Penahanan Tidak Sah’
Peringatan ini muncul setelah Marco Rubio mengumumkan bahwa Iran secara resmi telah ditetapkan sebagai “Negara Pendukung Penahanan yang Tidak Sah”. Penetapan ini menuduh Republik Islam Iran menahan warga negara asing untuk mendapatkan pengaruh politik. Meskipun pejabat AS menggambarkan langkah ini sebagai respons terhadap keluhan lama yang berasal dari krisis sandera tahun 1979, para kritikus mencatat bahwa pengumuman tersebut bertepatan dengan meningkatnya tekanan terhadap Teheran terkait program nuklirnya dan kemungkinan tindakan militer jika perundingan gagal.
Kebuntuan Perundingan Nuklir dan Kekecewaan Trump
Seruan untuk meninggalkan Iran ini terjadi menyusul kebuntuan dalam putaran ketiga perundingan nuklir tidak langsung antara Iran dan AS di Jenewa, Swiss, pada Kamis, 26 Februari 2026. Meskipun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan kedua pihak “bergerak lebih dekat menuju kesepakatan” dan perundingan berlangsung intensif dan serius, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan ketidakpuasannya. “Saya tidak senang dengan fakta bahwa mereka tidak bersedia memberikan kita apa yang harus kita miliki,” ujar Trump. Ia menambahkan bahwa pihaknya belum membuat keputusan akhir mengenai penggunaan kekuatan militer, namun mengindikasikan akan memberikan lebih banyak waktu kepada para negosiator untuk mencapai kesepakatan.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sebelumnya juga menegaskan bahwa Presiden Trump lebih memilih solusi diplomatik, namun menekankan bahwa militer AS telah siap dengan rencana darurat jika Iran menolak mencapai kesepakatan. AS menuntut Iran membongkar tiga fasilitas nuklir utamanya, yaitu Fordow, Natanz, dan Isfahan, serta memindahkan seluruh cadangan uranium yang diperkaya kepada AS. Di sisi lain, Iran bersikeras pada haknya untuk memperkaya uranium dan menolak prinsip nol pengayaan selamanya, pembongkaran fasilitas nuklir, serta pemindahan stok uranium ke AS. Iran telah mengajukan usulan untuk menurunkan kadar pengayaan hingga 1,5 persen atau menghentikan sementara proses pengayaan selama beberapa tahun. Perundingan lanjutan dijadwalkan akan digelar di Wina, Austria, pekan depan, diawali dengan pembahasan teknis di badan nuklir PBB pada Senin.
Pengerahan Militer dan Sanksi Baru
Ketegangan antara AS dan Iran telah meningkat sejak 13 Januari 2026, di tengah tindakan keras Iran terhadap protes nasional. Pengerahan militer besar-besaran AS di kawasan Timur Tengah terus berlanjut, termasuk kehadiran dua kelompok tempur kapal induk, USS Gerald R. Ford dan USS Abraham Lincoln, pesawat tempur, serta kapal selam bersenjata rudal Tomahawk. Uni Eropa juga telah melabeli Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris pada 29 Januari 2026.
Selain itu, Pemerintah AS pada Rabu, 25 Februari 2026, menjatuhkan sanksi baru terhadap lebih dari 30 individu, entitas, dan kapal. Sanksi ini menargetkan pihak-pihak yang dituduh memfasilitasi penjualan minyak ilegal Iran serta mendukung produksi rudal balistik dan senjata konvensional canggih. Sanksi tersebut juga secara khusus menargetkan “armada bayangan” Iran yang digunakan untuk mengangkut minyak mentah dan produk minyak secara terselubung.
Peringatan Perjalanan dari Negara Lain
Tidak hanya AS, sejumlah negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia, Polandia, dan Swedia, serta China, juga telah mendesak warganya untuk meninggalkan atau menghindari perjalanan ke Iran dan beberapa wilayah Timur Tengah lainnya. Pemerintah Inggris bahkan telah menarik sementara sebagian staf kedutaannya dari Iran. Kementerian Luar Negeri Italia secara khusus mendesak warganya meninggalkan Iran dan meningkatkan kewaspadaan ekstrem di seluruh kawasan Timur Tengah, termasuk Irak dan Lebanon.