Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergantung pada satu negara saja untuk memenuhi kebutuhan impor bioetanol. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pasokan, meskipun Indonesia baru saja menyepakati perjanjian perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat (AS) yang menjamin keran impor bioetanol tetap terbuka hingga tahun 2030.
Langkah diversifikasi ini menjadi krusial mengingat target ambisius pemerintah dalam program mandatori pencampuran bioetanol pada bahan bakar. Indonesia menargetkan implementasi bauran bioetanol 5% (E5) pada bensin mulai tahun 2028, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi 10% (E10) pada tahun 2030. Pemerintah bahkan berencana untuk mencapai bauran 20% (E20) di masa mendatang, dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Kebutuhan impor bioetanol ini didorong oleh kapasitas produksi domestik yang masih jauh dari mencukupi. Data menunjukkan bahwa impor bensin masih mencapai 61,73% dari total kebutuhan nasional yang sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Saat ini, hanya tiga industri di Indonesia yang mampu memproduksi etanol berkualitas bahan bakar (fuel-grade) dengan total output sekitar 60.000 kiloliter per tahun. Padahal, untuk memenuhi mandatori E5 saja, Indonesia membutuhkan sekitar 1 juta hingga 1,2 juta kiloliter bioetanol setiap tahunnya.
Dalam perjanjian yang ditandatangani pada 20 Februari 2026, Indonesia berkomitmen untuk tidak menerapkan kebijakan yang menghalangi impor bioetanol dari AS. Bahlil menyebutkan bahwa impor dari AS ini justru menguntungkan karena bioetanol asal AS akan masuk ke Indonesia tanpa dikenakan tarif bea masuk atau sebesar 0%, sehingga harganya lebih kompetitif dan mendukung industri dalam negeri. Selain AS, Brasil juga disebut sebagai salah satu negara potensial yang dapat menjadi pemasok bioetanol bagi Indonesia, dengan adanya pembicaraan mengenai kerja sama impor.
Program bioetanol merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk mendorong ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mencapai target nol emisi karbon (Net Zero Emission) pada tahun 2060. Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini juga bertujuan menciptakan peluang usaha baru di Indonesia, khususnya bagi sektor pertanian dan industri pengolahan bahan baku bioetanol. Sebagai langkah awal, Pertamina telah meluncurkan produk Pertamax Green 95 yang mengandung 5% bioetanol, dan penjualannya telah menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi bioetanol di dalam negeri. Kementerian ESDM menargetkan produksi domestik mencapai 800.000 kiloliter pada 2028 dan 1,28 juta kiloliter pada 2030. Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui PT Enero menargetkan produksi minimal 30 juta liter bioetanol pada tahun 2026. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong Papua menjadi basis utama produksi etanol nasional, dan perusahaan otomotif Toyota juga menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam pembangunan pabrik bioetanol di Indonesia.
Secara keseluruhan, pemerintah mengambil pendekatan bertahap dan strategis dalam implementasi bioetanol, menyeimbangkan kebutuhan impor jangka pendek dengan pengembangan kapasitas produksi domestik jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk memastikan transisi energi yang aman, efektif, dan berkelanjutan demi kemandirian energi nasional.