Bank Indonesia (BI) mencatat adanya aliran modal asing keluar atau net outflow dari pasar keuangan domestik Indonesia sepanjang Maret 2026. Total dana asing yang meninggalkan Indonesia mencapai sekitar US$1,1 miliar. Fenomena ini berbalik arah dari kondisi dua bulan sebelumnya, di mana pada Januari hingga Februari 2026, Indonesia justru membukukan net inflow sebesar US$1,6 miliar, terutama yang masuk ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Ketidakpastian Geopolitik Global Memicu Arus Keluar
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa keluarnya modal asing ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global, khususnya akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ketegangan geopolitik ini telah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global, menyebabkan lonjakan harga minyak dunia, gangguan rantai pasok, dan peningkatan tekanan inflasi.
Dampak dari konflik tersebut juga terasa pada penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury, yang pada gilirannya menekan nilai tukar rupiah dan menaikkan yield Surat Berharga Negara (SBN). Tercatat, per 16 Maret 2026, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.985 per dolar AS.
BI Pertahankan Suku Bunga Acuan untuk Stabilitas
Menyikapi kondisi ini, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 16-17 Maret 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75 persen. Keputusan ini diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global serta menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dalam kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Gubernur Perry Warjiyo menegaskan komitmen BI dalam menjaga stabilitas. “Kenapa kami dalam pernyataan ini tidak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga? Ini karena memang kemungkinan kami akan tetap mempertahankan BI Rate selama ini untuk memperkuat intervensi dan juga kecukupan cadangan devisa,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG Maret 2026. Ia menambahkan, “Bank Indonesia akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang Timur Tengah.”
Pemerintah Klaim Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, meyakini fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga kuat di tengah gejolak global. Hal ini didukung oleh permintaan domestik yang solid, stabilitas sektor eksternal, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang erat.
Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berperan sebagai peredam kejut (shock absorber) untuk memitigasi dampak dari dinamika global, meskipun ada potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 juga tercatat kuat sebesar US$151,9 miliar, yang setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor.
Namun, neraca perdagangan pada Januari 2026 mencatatkan surplus sebesar US$1 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus Desember 2025 yang mencapai US$2,5 miliar, terutama akibat melemahnya permintaan global terhadap ekspor nonmigas. BI akan terus mengoptimalkan instrumen moneter untuk meningkatkan aliran masuk modal asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.