Bank Indonesia (BI) diproyeksikan hanya akan memangkas suku bunga acuannya, BI Rate, maksimal dua kali sepanjang tahun 2026. Total penurunan yang diperkirakan mencapai 50 basis poin (bps) ini didasari oleh masih tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi global.
Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyampaikan proyeksi tersebut pada akhir Februari 2026. Menurutnya, arah kebijakan suku bunga global menjadi faktor utama yang memengaruhi ruang gerak bank sentral Indonesia.
Tensi Geopolitik dan Kebijakan The Fed Batasi Ruang Gerak BI
Andry Asmoro menjelaskan, situasi ekonomi global dinilai belum banyak berubah dengan tensi geopolitik yang belum mereda, terutama dari Amerika Serikat (AS). Kompetisi antara AS dan Tiongkok juga masih terus terjadi, yang turut menyebabkan perlambatan perekonomian global tahun ini.
Bank Mandiri memperkirakan bank sentral AS, The Fed, hanya akan melakukan satu kali pemangkasan suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR) sebesar 25 bps pada 2026, sehingga FFR akan berada di level 3,5% dari sebelumnya 3,75%. Meskipun ada potensi pergantian Ketua The Fed, kebijakan moneter AS diyakini akan tetap independen dari tekanan politik.
Sebelumnya, Head of Macroeconomics and Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, pada Desember 2025 juga telah memproyeksikan dua kali pemangkasan BI Rate atau 50 bps di tahun 2026. Ia menyoroti bahwa fokus kebijakan BI cenderung lebih seimbang antara menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama setelah rupiah mengalami tekanan signifikan akibat ketidakpastian global.
BI Pertahankan Suku Bunga, Fokus Stabilitas dan Pertumbuhan
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026, BI memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 4,75%. Keputusan ini juga diikuti dengan penahanan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75% dan Lending Facility sebesar 5,5%.
Sejak September 2024, BI telah menurunkan suku bunga sebesar 150 bps, terdiri dari pemangkasan 25 bps pada September 2024 dan 125 bps sepanjang tahun 2025. Bank Indonesia menegaskan, kebijakan moneter tahun 2026 akan secara konsisten diarahkan untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% serta mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
BI juga akan terus mencermati ruang penurunan BI Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran tersebut, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Strategi operasi moneter pro-market akan terus diterapkan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.
Optimisme Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Inflasi Terkendali
Di sisi domestik, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6% pada tahun 2026, didukung oleh perbaikan yang terlihat sejak triwulan IV tahun lalu yang tumbuh 5,39%.
Andry Asmoro dari Bank Mandiri juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 akan lebih tinggi dibandingkan kuartal IV 2025, bahkan berpotensi mencapai 5,4% atau sedikit lebih tinggi. Tiga katalis utama pendorong pertumbuhan di awal tahun ini adalah percepatan realisasi belanja negara yang ditargetkan menembus Rp 800 triliun pada kuartal pertama, adanya efek basis rendah (low base effect), serta periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung pada Februari hingga Maret 2026, yang secara historis mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga.
Meskipun inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55%, yang merupakan level tertinggi dalam dua setengah tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa angka ini dipengaruhi oleh efek basis rendah dari kebijakan diskon tarif listrik pada Januari-Februari 2025. Secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi Januari 2026 justru mengalami deflasi sebesar 0,15%, menunjukkan tekanan harga yang terkendali. Pemerintah tetap optimistis inflasi 2026 akan terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%.
Sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif menjadi jangkar kestabilan dan fondasi untuk peningkatan aktivitas ekonomi di masa mendatang. Defisit APBN 2026 sendiri ditargetkan sekitar 2,68% dari PDB.