Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengimplementasikan pola baru dalam tata kelola anggaran negara, memastikan mayoritas dana disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia tanpa melalui pemerintah daerah. Kebijakan ini diklaim mampu menciptakan pemerataan ekonomi dan stimulus signifikan di tingkat lokal.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa dari total anggaran lembaganya sebesar Rp268 triliun untuk tahun 2026, sekitar 93 persen atau kurang lebih Rp240 triliun akan beredar langsung di daerah, dari Sabang hingga Merauke. Setiap SPPG, yang kini berjumlah 24.122 unit di seluruh Indonesia, rata-rata akan menerima alokasi sekitar Rp500 juta per hari untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Percepatan Perputaran Ekonomi dan Dukungan Produk Lokal
Dadan Hindayana menegaskan bahwa skema penyaluran dana langsung ini merupakan model baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah melalui pemerintah daerah. Hingga saat ini, dana yang telah beredar di masyarakat mencapai kurang lebih Rp36 triliun. Perputaran dana yang masif ini dinilai menjadi penggerak roda ekonomi yang luar biasa, mendorong pemerataan secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, kebijakan ini juga memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi lokal. Dalam Program MBG, produk-produk lokal dijamin penyerapannya oleh BGN, menciptakan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku usaha daerah. Dadan mencontohkan, petani wortel di Nusa Tenggara Timur kini merasakan kenaikan harga hingga tiga kali lipat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang rata-rata mencapai angka 125, naik signifikan dari sebelumnya sekitar 102.
Sorotan Terhadap Sumber Anggaran dan Isu Keamanan Pangan
Di balik klaim efisiensi dan stimulus ekonomi, sumber pendanaan Program MBG menjadi sorotan. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) meluruskan bahwa anggaran sebesar Rp223,5 triliun untuk MBG berasal dari pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026, bukan semata dari efisiensi kementerian/lembaga. Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari PDIP, MY Esti Wijayati, menjelaskan bahwa dari total anggaran pendidikan Rp769 triliun, sebagian dialokasikan untuk membiayai program gizi ini.
Selain itu, implementasi Program MBG juga menghadapi tantangan serius terkait keamanan pangan. Data menunjukkan adanya sejumlah kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima MBG di berbagai daerah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 12.658 laporan keracunan terkait MBG, sementara BGN sendiri melaporkan 70 kasus yang berdampak pada 5.914 penerima sepanjang Januari hingga September 2025. Kasus terbaru pada Januari 2026 di Grobogan, Jawa Tengah, bahkan melibatkan 803 orang yang keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Insiden-insiden ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesiapan sistem keamanan pangan dalam pelaksanaan program skala nasional ini.