Beijing menyerukan gencatan senjata segera menyusul serangan militer gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Eskalasi konflik ini, yang juga dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, telah memicu kekhawatiran serius akan meluasnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Kementerian Luar Negeri China menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan tersebut, mendesak semua pihak untuk menghentikan operasi militer demi mencegah eskalasi lebih lanjut. “China sangat prihatin atas serangan militer AS dan Israel terhadap Iran,” demikian pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada Sabtu. Beijing juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial Iran.
Serangan Gabungan dan Balasan Iran
Serangan gabungan yang diberi nama sandi “Roaring Lion” oleh Israel dan “Operation Epic Fury” oleh Departemen Pertahanan AS ini menghantam sejumlah wilayah dan infrastruktur vital di Teheran, ibu kota Iran, serta beberapa kota lain seperti Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermanshah. Ledakan rudal menggema, disusul kepulan asap tebal di langit Teheran, dengan beberapa rudal dilaporkan menghantam Jalan Universitas dan Kawasan Republik. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan telah melancarkan “serangan pendahuluan” (serangan pencegahan) terhadap Iran, dan otoritas Israel menetapkan keadaan darurat nasional.
Dalam serangan tersebut, kombinasi rudal AS, pesawat nirawak, dan jet tempur Israel digunakan. Kapal perang AS meluncurkan rudal Tomahawk, sementara Angkatan Darat AS menggunakan peluncur HIMARS. Laporan juga menyebutkan serangan menghantam distrik Keshvardoost dan Pasteur, dekat kediaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Media Iran pada Minggu, 1 Maret 2026, mengonfirmasi kematian Khamenei dalam serangan udara di kompleks kantornya, yang memicu masa berkabung nasional selama 40 hari.
Iran tidak tinggal diam dan segera melancarkan serangan balasan ke Israel serta pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga dikerahkan untuk menutup Selat Hormuz menyusul agresi terhadap Iran. Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menegaskan bahwa tindakan militer AS dan Israel merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran dan tidak memenuhi unsur pembelaan diri. “Iran memiliki hak yang sah dan legitim untuk merespons berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB,” kata Iravani.
Seruan China untuk Dialog dan Stabilitas
Pemerintahan Presiden Xi Jinping secara konsisten menyerukan dialog dan negosiasi sebagai satu-satunya jalan keluar dari ketegangan yang memanas. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China sebelumnya telah memperingatkan bahwa “penggunaan kekuatan tidak dapat menyelesaikan masalah. Setiap tindakan petualangan militer hanya akan mendorong kawasan ke jurang ketidakpastian.” Beijing berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan penyelesaian damai demi kepentingan bersama kawasan dan dunia internasional.
Sebelum serangan pada 28 Februari, China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning, pada 25 Februari 2026, juga telah menyerukan pengendalian diri semua pihak dan penyelesaian melalui dialog di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. “Eskalasi ketegangan di Timur Tengah tidak menguntungkan pihak mana pun,” ujar Mao Ning.
Dampak dan Reaksi Internasional
Serangan ini terjadi setelah mediasi oleh Oman untuk mencegah konflik sia-sia. Presiden AS Donald Trump sendiri mendesak rakyat Iran untuk menggulingkan pemerintahannya dalam konflik yang berisiko meluas di kawasan Timur Tengah yang kaya minyak. Ketegangan yang memuncak ini juga berdampak signifikan pada pasar global, memicu lonjakan harga minyak dan emas, serta menekan nilai tukar rupiah.
Pemerintah dari 15 negara pada Jumat, 27 Februari 2026, telah menghimbau warganya untuk segera meninggalkan Iran dengan alasan keselamatan dan keamanan. Situasi ini semakin memperburuk hubungan AS-Iran yang telah tegang sejak 2018, ketika AS menarik diri dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA) dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi berat terhadap Teheran.