Beijing mendesak Manila untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang diperlukan guna menstabilkan dan memperbaiki hubungan bilateral kedua negara. Permintaan ini muncul setelah para pejabat dari kedua belah pihak merampungkan diskusi selama dua hari mengenai perselisihan wilayah di Laut China Selatan pada Sabtu, 29 Maret 2026, di Quanzhou, Provinsi Fujian, China.
Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa para pejabat telah bertukar pandangan secara “terbuka dan mendalam” mengenai relasi bilateral, isu internasional, dan regional. Di sisi lain, Departemen Luar Negeri Filipina menegaskan bahwa delegasinya “dengan tegas menegaskan kembali posisi prinsipilnya dan menyampaikan kekhawatiran atas insiden yang memengaruhi keselamatan personel dan nelayan Filipina.” Kementerian Luar Negeri China menambahkan bahwa “Kedua pihak terus membuat kemajuan dalam langkah-langkah praktis yang sejalan dengan hukum dan kebijakan Filipina untuk meningkatkan kepercayaan di ranah maritim.”
Pertemuan diplomatik terbaru ini menandai kelanjutan dialog formal setelah pembicaraan terakhir mengenai sengketa ini tercatat berlangsung pada Januari tahun lalu (2025). Inisiatif ini juga menyusul sinyal keterbukaan dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. untuk melanjutkan kembali negosiasi dengan Beijing, termasuk terkait proyek bersama minyak dan gas di wilayah sengketa Laut China Selatan. Manila juga dilaporkan tengah mencari pasokan minyak dan pupuk dari Beijing, terutama setelah adanya gangguan pasokan akibat perang Iran.
Namun, seruan untuk stabilisasi hubungan ini datang di tengah meningkatnya ketegangan yang tajam antara Manila dan Beijing, ditandai dengan serangkaian konfrontasi maritim yang terjadi hampir setiap bulan. Insiden-insiden serius telah mewarnai perairan sengketa. Pada 17 September 2025, satu awak kapal Filipina terluka akibat serangan meriam air dari Penjaga Pantai China di dekat Scarborough Shoal, dengan Beijing menuduh kapal Filipina sengaja menabrak kapalnya. Kemudian, pada 12 Oktober 2025, kapal Penjaga Pantai China kembali menembakkan meriam air, menabrak, dan merusak kapal pemerintah Filipina di dekat Pulau Thitu. Insiden serupa juga dilaporkan pada Desember 2025, di mana tiga nelayan Filipina terluka dan dua kapal ikan rusak akibat tindakan Penjaga Pantai China di dekat Sabina Shoal.
Filipina, yang pada Oktober 2025 telah menerima kepemimpinan ASEAN untuk tahun 2026, diperkirakan akan menjadikan sengketa Laut China Selatan sebagai fokus utama agendanya. Presiden Marcos Jr. sebelumnya telah mendesak para pemimpin ASEAN untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Kode Etik (Code of Conduct/CoC) yang mengikat secara hukum di Laut China Selatan. Negosiasi CoC antara ASEAN dan China telah berlangsung sejak 2002, dengan target penyelesaian pada tahun 2026. Manila secara konsisten menekankan bahwa CoC harus selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan bersifat mengikat secara hukum. Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga mengakui bahwa negosiasi CoC kini memasuki “tahap krusial” dan berharap dapat diselesaikan tahun ini.
Filipina secara tegas mempertahankan kedaulatan dan yurisdiksi maritimnya. Presiden Marcos Jr. pada Februari 2023 menyatakan bahwa negaranya “tidak akan kehilangan satu inci pun” wilayahnya dan akan terus menegakkan integritas teritorial serta kedaulatan sesuai konstitusi dan hukum internasional. Pernyataan ini diperkuat pada Maret 2024, di mana ia menegaskan Filipina tidak akan menyerahkan yurisdiksi maritimnya di Laut China Selatan. Sikap Manila ini didukung oleh putusan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag pada 2016 yang menyatakan klaim historis China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum, sebuah putusan yang ditolak oleh Beijing.
Di tengah ketegangan ini, China juga menyuarakan keprihatinan atas apa yang disebutnya sebagai “aktivitas provokatif” Filipina, terutama dengan melibatkan negara-negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat. Beijing memperingatkan AS agar tidak membawa “konflik dan kekacauan perang” ke Asia-Pasifik, menyusul rencana pembangunan fasilitas amunisi di Filipina oleh Washington dan sekutunya. Konteks krisis energi global, khususnya setelah “Perang Iran” yang disebut telah memutus 65% impor minyak China, turut menambah urgensi bagi Beijing untuk mengamankan cadangan minyak dan gas di Laut China Selatan yang diperkirakan mencapai 11 miliar barel.