Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menghadiri pertemuan Dewan Penyantun Dana Abadi di Bidang Pendidikan Tahun 2026 yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK), Jakarta. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada Desember 2025, guna memastikan kesinambungan pengambilan keputusan strategis dan penguatan arah kebijakan.
Dorongan untuk Seni dan Budaya
Fadli Zon menyatakan harapannya agar program dana abadi dapat diperluas mencakup bidang seni dan budaya. Ia menekankan pentingnya cakupan yang lebih luas, tidak hanya seni pertunjukan, tetapi juga seni dalam konteks ekonomi dan industri budaya.
Menurut Fadli, pengembangan ahli museum di Indonesia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat krusial sejalan dengan visi Presiden RI untuk menjadikan museum sebagai pusat budaya, ekonomi, instalasi peradaban, serta pusat paleoantropologi.
“Ada dua hal besar yang ingin kami dorong. Pertama, Indonesia sebagai negara dengan cultural mega diversity, kekayaan budaya yang luar biasa dan dapat dimanfaatkan secara langsung,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026).
Ia menambahkan, pemanfaatan kekayaan budaya ini diharapkan berujung pada manfaat bagi pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan masyarakat sekitar. “Kedua, budaya sebagai soft power. Indonesia memiliki sejarah yang sangat tua dan berpotensi menjadi salah satu pusat asal-usul manusia modern. Temuan ilmiah dengan menggunakan carbon dating dan uranium series menunjukkan lukisan gua tertua di dunia ada di Indonesia, berusia sekitar 51.200 tahun, melampaui Prancis yang sebelumnya tercatat 17.000 tahun,” sambungnya.
Usulan STEAM dan Penyederhanaan Akses Dana
Oleh karena itu, Fadli mengusulkan perluasan prioritas dari STEM menjadi STEAM (dengan penekanan pada Arts). Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan para ahli museum dan pakar mega diversity kebudayaan Indonesia yang berkontribusi pada soft power negara.
Terkait dana abadi kebudayaan, Fadli Zon menyoroti tantangan akses bagi pelaku budaya. “Akses bagi pelaku budaya masih dirasakan sulit, terutama bagi komunitas adat yang tidak terbiasa dengan sistem digital dan prosedur yang rigid,” kata Fadli.
Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan penyederhanaan proses. “Tetap akuntabel dan transparan, tetapi lebih ramah bagi penerima manfaat,” sambungnya.
Proyeksi Pendapatan dan Penguatan SDM
Plt Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, memaparkan proyeksi pendapatan tahun 2026. Pihaknya menggunakan asumsi konservatif dan mengusulkan skema soft budget constraint kepada Dewan Penyantun. “Skema ini bersifat fleksibel dan akan dievaluasi sepanjang tahun berjalan, dengan harapan realisasi tahun ini bisa lebih agresif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” jelas Sudarto.
Melalui pertemuan ini, LPDP berkomitmen meningkatkan penguatan kebijakan dan langkah strategis sepanjang 2026 guna mempercepat keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Kesepakatan lain dalam pertemuan ini adalah agar para penerima manfaat LPDP segera mengabdi untuk Indonesia.
Menko PMK Pratikno menambahkan bahwa pengembangan talenta nasional tidak hanya berfokus pada talent development, tetapi juga pada talent retention serta integrasinya dengan delapan industri strategis nasional.
Pratikno menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas bersama yang berfokus pada beasiswa dan riset, termasuk identifikasi kebutuhan talenta yang selaras dengan target pembangunan nasional jangka menengah dan panjang.
Peserta Rapat
Rapat dewan penyantun ini turut dihadiri oleh:
- Menteri Agama RI (Menag) Nasaruddin Umar
- Kepala BRIN RI Arif Satria
- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenbud Bambang Wibawarta
- Sekjen Kementerian Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) Suharti
- Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Heru Pambudi
- Direktur Jenderal (Dirjen) Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI Fauzan Adziman