Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih dihantui oleh kekhawatiran terhadap risiko defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meskipun sempat menunjukkan sinyal pemulihan pada perdagangan Selasa, 10 Maret 2026. Sentimen negatif ini diperparah oleh dinamika geopolitik global dan revisi prospek peringkat utang Indonesia oleh sejumlah lembaga pemeringkat internasional.
Pada perdagangan hari ini, IHSG berhasil rebound ke level 7.443, dengan seluruh sektor saham menunjukkan penguatan. Namun, kinerja ini belum sepenuhnya menghapus tekanan yang terjadi sebelumnya. Dalam sepekan terakhir, indeks tercatat masih terkoreksi 6,58 persen, dan secara bulanan turun 6,52 persen. Sebelumnya, IHSG sempat anjlok signifikan, seperti pada 4 Maret 2026 yang turun 4,57 persen ke 7.577,06, dan pada 9 Maret 2026 yang melemah 3,49 persen ke 7.321,07 setelah menyentuh level terendah 7.156.
Pelebaran Defisit APBN 2026 Menjadi Sorotan
Kementerian Keuangan melaporkan bahwa defisit APBN 2026 terus melebar di awal tahun. Per Januari 2026, defisit tercatat sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini kemudian meningkat signifikan menjadi Rp135,7 triliun atau 0,5 persen dari PDB hingga akhir Februari 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa defisit tersebut masih dalam kondisi terkendali dan sesuai dengan desain fiskal yang telah direncanakan untuk tahun 2026. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari PDB, sesuai amanat undang-undang.
Pelebaran defisit ini dipicu oleh lonjakan belanja negara yang mencapai Rp227,3 triliun pada Januari 2026, meningkat 25,7 persen secara tahunan. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) bahkan meroket 128,9 persen pada periode yang sama. Peningkatan belanja ini terutama dialokasikan untuk program-program prioritas pemerintah dan transfer ke daerah.
Selain itu, beban bunga utang pemerintah menjadi salah satu faktor penekan utama. Pemerintah merencanakan pembayaran bunga utang sebesar Rp599,4 triliun sepanjang tahun 2026, naik sekitar 13 persen dibandingkan proyeksi tahun 2025. Program-program besar lainnya seperti subsidi (Rp318,9 triliun) dan program makan bergizi gratis (sekitar Rp335 triliun) juga turut membebani anggaran. Total ketiga komponen pengeluaran ini mendekati 40 persen dari total pendapatan negara.
Sentimen Global dan Revisi Peringkat Utang
Di samping tekanan fiskal domestik, pasar modal Indonesia juga sangat sensitif terhadap sentimen global. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menjadi pemicu utama ketidakpastian. Konflik ini mendorong lonjakan harga energi dunia, terutama minyak mentah Brent yang sempat menembus US$93 per barel. Kenaikan harga minyak secara langsung berdampak pada APBN karena meningkatkan kebutuhan belanja subsidi energi. Kementerian Keuangan memperkirakan setiap kenaikan harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun.
Lembaga pemeringkat internasional juga turut memberikan sinyal kehati-hatian. Fitch Ratings pada 4 Maret 2026 merevisi prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun tetap mempertahankan peringkat di level BBB (layak investasi). Sebelumnya, Moody’s juga telah menurunkan prospek kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif pada 5 Februari 2026, diikuti oleh S&P Global Ratings yang menyoroti tekanan pada ruang fiskal Indonesia. Revisi prospek ini mengindikasikan adanya peningkatan risiko dan potensi penurunan peringkat di masa depan jika kebijakan fiskal tidak dikelola dengan cermat.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS juga menambah tekanan. Setiap pelemahan kurs rupiah sebesar Rp100 dari asumsi dapat menambah defisit sekitar Rp0,8 triliun. Selain itu, minat investor terhadap Surat Utang Negara (SUN) juga menunjukkan penurunan, tercermin dari rasio bid-to-cover yang melemah.
Strategi Pemerintah Menjaga Stabilitas Fiskal
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa postur APBN Indonesia dirancang dengan prinsip fleksibilitas tinggi dan dilengkapi dengan cadangan fiskal (fiscal buffer) untuk meredam gejolak global. Pemerintah secara rutin melakukan stress test terhadap berbagai skenario ekonomi dan hasilnya menunjukkan bahwa defisit tetap terjaga di bawah 3 persen PDB.
Pemerintah juga terus berupaya memperluas basis investor dengan melakukan diversifikasi mata uang pada penerbitan utang luar negeri. Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini mengambil alih manajemen investasi pemerintah, memungkinkan APBN untuk lebih fokus pada konsumsi pemerintah dan penguatan kesejahteraan masyarakat.