Kekhawatiran terhadap kondisi defisit fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 semakin menghantui pasar keuangan Indonesia, khususnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi pemicu utama potensi pembengkakan defisit yang dapat melampaui target awal pemerintah.
Data terbaru menunjukkan, defisit APBN pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini kemudian melonjak signifikan pada Februari 2026, mencapai Rp135,7 triliun atau 0,53% dari PDB, dengan pendapatan negara Rp358 triliun dan belanja negara Rp493,8 triliun. Meskipun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa defisit di awal tahun fiskal merupakan hal yang wajar dan masih dalam kondisi terkendali sesuai desain fiskal yang direncanakan.
Pemerintah sebelumnya menargetkan defisit APBN 2026 sebesar Rp695 triliun atau sekitar 2,5% PDB. Namun, dalam skenario terburuk, defisit fiskal berpotensi meningkat hingga 3,6%-3,7% PDB. Hal ini terutama disebabkan oleh gejolak eksternal. Konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, telah mendorong harga minyak mentah Brent melonjak tajam hingga mencapai US$116,1 per barel pada 9 Maret 2026. Angka ini jauh melampaui asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang hanya US$70 per barel.
Selain itu, nilai tukar rupiah juga sempat mengalami tekanan, mencapai Rp17.000 per dolar AS, melampaui asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS, meskipun kemudian menguat kembali ke level Rp16.800-an. Pelemahan rupiah ini bahkan melampaui rekor terburuk saat pandemi Covid-19 pada Maret 2020 dan krisis moneter Juni 1998.
Tekanan terhadap fiskal juga datang dari beban bunga utang pemerintah yang diperkirakan menembus Rp600 triliun pada tahun 2026, setara dengan sekitar 19% dari total pendapatan negara atau 22% dari penerimaan perpajakan. Di sisi belanja, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan alokasi besar untuk program prioritas seperti subsidi energi (Rp210,1 triliun) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp335 triliun. Total ketiga komponen pengeluaran ini mendekati 40% dari pendapatan negara, yang dinilai mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami penurunan signifikan sebesar 20,4% secara tahunan pada Januari 2026, salah satunya akibat penurunan harga komoditas dan tidak lagi diperolehnya dividen BUMN. Sementara itu, target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, yang berarti harus tumbuh 13,5%, dinilai cukup ambisius dan berpotensi tidak tercapai.
Merespons situasi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana mengubah struktur anggaran dan akan menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mempertimbangkan APBN Perubahan (APBN-P) 2026. Ia juga optimistis target pertumbuhan ekonomi 8% dapat dicapai tanpa melampaui batas defisit fiskal 3% PDB. Purbaya menambahkan, “Defisit akan menyempit dalam dua tahun ke depan. Saya tidak akan melampaui batas itu, baik sekarang maupun di masa depan.”
Namun, kekhawatiran pasar tetap tinggi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melemah 0,21% setelah revisi defisit RAPBN 2026 melebar pada September 2025. Pada 9 Maret 2026, IHSG juga terkoreksi mendekati 5%. Sentimen risk-off akibat ketidakpastian makroekonomi dan geopolitik memicu pelemahan rupiah. Bahkan, IHSG sempat menjadi indeks saham terlemah sedunia pada Februari 2026. Defisit fiskal yang mendekati batas atas 3% PDB membuat investor gelisah dan cemas terhadap ruang pembiayaan pemerintah di tengah volatilitas global.
Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings pada 4 Maret 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB, namun menyesuaikan outlook menjadi negatif. Fitch mencatat bahwa outlook akan kembali stabil jika stabilitas makroekonomi terwujud melalui konsistensi disiplin kebijakan. Ekonom Bright Institute Awalil Rizky bahkan menilai ketahanan fiskal Indonesia pada 2026 sudah rentan bahkan sebelum konflik geopolitik terjadi, dengan penurunan pendapatan dan peningkatan belanja pemerintah.