Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah Indonesia untuk bersikap hati-hati dalam menyikapi situasi politik dan demonstrasi yang masih berlangsung di Iran. Ia menekankan bahwa keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di negara tersebut harus menjadi prioritas utama.
Dinamika Politik Domestik Iran
Dave Laksono menyatakan bahwa aksi demonstrasi di Iran merupakan bagian dari dinamika politik domestik negara tersebut. “Komisi I DPR RI memandang aksi demonstrasi yang terjadi di Iran sebagai bagian dari dinamika politik domestik negara tersebut. Setiap bangsa memiliki hak dan mekanisme internal dalam menyelesaikan persoalan politik maupun sosialnya,” kata Dave kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam hubungan internasional, menghormati kedaulatan Iran untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri. “Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip non‑intervensi dalam hubungan internasional tentu menghormati kedaulatan Iran untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri,” sambungnya.
Intervensi Asing Berpotensi Memperkeruh Keadaan
Politikus Golkar ini menilai pernyataan dari pihak luar yang mendorong agar demonstrasi di Iran terus berlanjut dapat memperkeruh keadaan. Ia menegaskan Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Terkait adanya pernyataan dari pihak luar yang mendorong agar demonstrasi terus berlanjut, kami menilai bahwa setiap bentuk intervensi asing terhadap urusan domestik suatu negara berpotensi memperkeruh keadaan,” ujarnya.
Pendekatan Hati-hati dan Diplomatis
Dave menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan diplomatis dalam menyikapi situasi tersebut. Kementerian Luar Negeri diminta untuk terus memastikan keselamatan WNI yang berada di Iran.
“Adapun mengenai posisi pemerintah Indonesia, kami menekankan pentingnya sikap hati-hati dan diplomatis,” ujarnya. “Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas utama. Jika situasi di lapangan menunjukkan eskalasi yang membahayakan, maka opsi evakuasi harus dipertimbangkan secara serius dengan koordinasi penuh antara pemerintah Indonesia dan perwakilan RI di Iran,” sambungnya.
Pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah yang mengedepankan perlindungan WNI, menjaga hubungan diplomatik yang baik, serta tetap berpegang pada prinsip non-intervensi. “Intinya, Indonesia harus bersikap tegas dalam melindungi kepentingan nasional, namun tetap diplomatis dalam menyikapi dinamika politik di negara lain,” tuturnya.
Konteks Demonstrasi di Iran
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyorot demonstrasi besar-besaran di Iran dan meminta warga Iran untuk terus berdemonstrasi. “Para Patriot Iran, TERUS BERDEMONSTRASI – KUASAI LEMBAGA-LEMBAGA ANDA!!!… BANTUAN SEDANG DALAM PERJALANAN,” kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social dilansir dari Reuters, Selasa (13/1).
Trump sendiri telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai “pembunuhan tanpa akal sehat” terhadap para demonstran berhenti. Menurut data terbaru kelompok hak asasi manusia (HAM), HRANA, sedikitnya 2.571 orang tewas dalam unjuk rasa di Iran, yang sebagian besar disebut akibat penindakan keras oleh otoritas Iran terhadap demonstran.
Gelombang unjuk rasa mengguncang Iran sejak bulan lalu, dimulai pada 28 Desember di area Grand Bazaar Teheran. Para demonstran, yang sebagian besar pedagang dan pemilik toko, memprotes memburuknya kondisi ekonomi akibat depresiasi tajam mata uang Rial Iran. Aksi protes itu meluas ke beberapa kota lainnya dan berkembang menjadi gerakan yang menantang pemerintahan teokratis yang berkuasa di Iran sejak revolusi tahun 1979.