Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer gabungan berskala besar terhadap Iran sejak 28 Februari 2026, dengan tujuan yang disebut-sebut sebagai perubahan rezim di Teheran. Di tengah eskalasi yang mematikan ini, Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa kepemimpinan baru Iran telah menyatakan kesediaan untuk bernegosiasi, sebuah perkembangan yang mengejutkan di tengah medan perang yang bergejolak.
Serangan udara dan rudal yang dikoordinasikan oleh AS dan Israel dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Sabtu, 1 Maret 2026. Insiden ini memicu periode berkabung nasional di Iran dan pembentukan dewan kepemimpinan sementara. Sebagai respons, Iran segera melancarkan serangan balasan dengan rudal dan drone ke Israel, pangkalan militer AS, serta negara-negara sekutu di kawasan seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Yordania, dan Arab Saudi.
Pentagon mengonfirmasi bahwa tiga personel militer AS tewas dalam operasi ini, menandai korban jiwa Amerika pertama dalam konflik tersebut, yang dilaporkan terjadi di Kuwait. Presiden Trump menegaskan bahwa operasi militer akan terus berlanjut “sampai semua tujuan kami tercapai” dan diperkirakan akan berlangsung “empat minggu atau kurang.”
Meskipun demikian, Trump menyatakan bahwa Iran telah “menginisiasi kontak untuk mencari dialog” dan ia telah menyetujui pembicaraan tersebut. “Mereka ingin bicara, dan saya telah setuju untuk bicara,” kata Trump, seraya menambahkan, “Seharusnya mereka melakukannya lebih cepat.” Ia juga mengisyaratkan bahwa beberapa pejabat Iran yang sebelumnya terlibat dalam diplomasi kini telah tiada akibat serangan tersebut.
Pada hari Senin, 2 Maret 2026, Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, dilaporkan telah menghubungi AS melalui mediator Oman untuk menjajaki kemungkinan dimulainya kembali negosiasi. Ini mengindikasikan bahwa, meskipun terjadi konflik terbuka, saluran diplomatik masih berusaha dipertahankan.
Kebijakan Trump terhadap Iran sejak kembali menjabat berpusat pada kampanye “tekanan maksimum” untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir dan melawan pengaruh destabilisasinya di kawasan. Sebelumnya, beberapa putaran negosiasi tidak langsung telah berlangsung sepanjang tahun 2025 dan awal 2026 di Oman, Roma, dan Jenewa, namun gagal mencapai kesepakatan mengenai isu-isu fundamental seperti pengayaan uranium.
AS menuntut Iran untuk membongkar fasilitas nuklirnya, mengakhiri pengayaan uranium, dan menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi regional. Di sisi lain, Iran dilaporkan telah menawarkan insentif ekonomi, termasuk investasi di sektor minyak dan gas, hak penambangan, serta komitmen untuk membeli barang-barang Amerika, sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan nuklir.
Para ahli internasional menyuarakan keprihatinan bahwa tindakan AS saat ini mengabaikan hukum internasional dan merusak prinsip-prinsip dasar hubungan damai antarnegara. Sementara itu, laporan menunjukkan bahwa Iran telah memperkaya lebih banyak uranium, memasang sentrifugal yang lebih canggih, dan memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kemampuan senjata nuklir, meskipun fasilitasnya pernah diserang.
Konflik ini juga terjadi setelah gelombang protes anti-rezim besar-besaran di Iran pada akhir 2025, yang dipicu oleh krisis ekonomi. Presiden Trump sebelumnya menyerukan warga Iran untuk “terus berunjuk rasa” dan “mengambil alih institusi mereka.” Situasi yang kompleks ini menyoroti tantangan besar dalam mencapai stabilitas di Timur Tengah, dengan implikasi jangka panjang bagi kawasan dan dunia.