WASHINGTON – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menghadapi tekanan signifikan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait keterlibatan Jepang dalam konflik yang meluas antara AS-Israel dan Iran. Pertemuan kedua pemimpin di Washington pada Kamis, 19 Maret 2026, berlangsung di tengah gejolak pasar minyak global dan ketegangan rantai pasok akibat perang tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Trump secara eksplisit mendesak Jepang dan sekutu lainnya, termasuk negara-negara NATO, Korea Selatan, dan Australia, untuk “melangkah maju” dengan mengirimkan pasukan atau kapal militer guna mengamankan Selat Hormuz. Jalur laut vital ini, yang menjadi titik choke point krusial, telah mengalami gangguan pelayaran oleh pasukan Iran dan merupakan jalur transit bagi sekitar seperlima pasokan minyak global.
Dilema Konstitusional dan Ketergantungan Energi Jepang
Menanggapi desakan tersebut, Perdana Menteri Takaichi menegaskan bahwa Jepang belum membuat keputusan apa pun mengenai potensi misi pengawalan. Ia menyatakan bahwa pemerintah sedang meninjau apa yang dapat dilakukan “dalam batas-batas kerangka hukum kami.” Jepang, sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas dari Timur Tengah, berharap adanya de-eskalasi dini konflik untuk menghindari dampak ekonomi yang lebih parah.
Takaichi menggambarkan situasi keamanan di Timur Tengah dan sekitarnya sebagai “parah,” memperingatkan bahwa “ekonomi global akan mengalami pukulan besar” akibat peristiwa yang sedang berlangsung. Ia juga mengutuk tindakan Iran, termasuk serangan di wilayah tetangga dan penutupan efektif Selat Hormuz, serta menegaskan bahwa pengembangan senjata nuklir oleh Iran “tidak boleh dibiarkan.”
Meskipun ada desakan dari Trump, Takaichi menekankan batasan hukum konstitusional Jepang terkait keterlibatan militer di zona konflik aktif. Sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa 90 persen responden Jepang merasa cemas terhadap dampak konflik terhadap ekonomi nasional. Para analis memprediksi bahwa Jepang kemungkinan besar akan berkontribusi melalui upaya diplomatik untuk menenangkan situasi.
Momen Canggung dan Komitmen Ekonomi
Pertemuan tersebut juga diwarnai momen canggung ketika Presiden Trump membuat lelucon tentang serangan Pearl Harbor tahun 1941. Saat ditanya mengapa AS tidak memberi tahu sekutunya tentang serangan terhadap Iran, Trump bertanya kepada Takaichi, “Siapa yang lebih tahu tentang kejutan selain Jepang? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya tentang Pearl Harbor?” Ekspresi Takaichi menunjukkan ketidaknyamanan atas komentar tersebut.
Di sisi lain, kedua pemimpin juga membahas kerja sama ekonomi. Jepang dan AS diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan reaktor nuklir senilai 40 miliar dolar AS. Selain itu, Jepang telah berkomitmen 550 miliar dolar AS untuk dana investasi strategis sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan, dengan proyek awal senilai 36 miliar dolar AS telah diumumkan.
Kunjungan Takaichi ke Washington ini merupakan yang pertama sejak Partai Demokrat Liberal pimpinannya meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum Februari 2026, memberinya mandat kuat untuk merevisi kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang. Rencana tersebut termasuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2 persen dari PDB pada musim semi 2026 dan mencabut larangan ekspor senjata mematikan.
Presiden Trump, yang sebelumnya sempat menyatakan AS tidak membutuhkan bantuan tambahan namun kemudian mengindikasikan bahwa akan “menyenangkan” jika sekutu terlibat, juga mengkritik negara-negara NATO sebagai “pengecut” karena tidak membantu mengamankan Hormuz. Ia mengingatkan tentang 45.000 tentara AS yang ditempatkan di Jepang dan pengeluaran AS untuk pertahanan negara tersebut.