Jenewa menjadi saksi putaran ketiga perundingan nuklir tidak langsung antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada Kamis, 26 Februari 2026, di tengah bayang-bayang peningkatan ketegangan militer di Timur Tengah dan sanksi baru yang dijatuhkan Washington. Meskipun belum mencapai kesepakatan final, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi teknis di Wina pekan depan, membuka secercah harapan bagi jalur diplomatik yang penuh tantangan ini.
Dialog yang dimediasi oleh Oman ini berlangsung intens. Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, yang berperan sebagai mediator, menyatakan bahwa telah terjadi “kemajuan signifikan” dalam negosiasi tersebut dan kerangka komunikasi yang lebih jelas telah terbentuk. Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyampaikan kepada televisi pemerintah bahwa pembicaraan pada hari Kamis menunjukkan kemajuan yang baik. Namun, laporan lain menyebutkan bahwa delegasi AS, yang dipimpin oleh Utusan Khusus Steve Witkoff dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, meninggalkan Jenewa dengan rasa kecewa atas kemajuan perundingan.
Perundingan ini digelar di tengah pengerahan militer AS terbesar dalam beberapa dekade di kawasan Timur Tengah. Washington telah menempatkan dua kapal induk, USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R Ford, serta pesawat pembom siluman B-2 dan 12 jet tempur F-22 di wilayah tersebut, termasuk pangkalan udara Israel. Menanggapi hal ini, Iran meningkatkan status siaga militernya ke level tertinggi, memandang serangan AS sebagai sesuatu yang “tak terelakkan dan segera terjadi”. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga menggelar latihan militer berskala masif di pesisir selatan dan Selat Hormuz pada 24 Februari, menegaskan kesiapan mereka untuk membalas setiap serangan AS dengan respons “cepat dan menyeluruh”.
Di sisi lain, Amerika Serikat pada Rabu, 25 Februari 2026, mengumumkan putaran baru sanksi terhadap Iran. Sanksi ini menargetkan “armada kapal bayangan” yang digunakan untuk penjualan minyak ilegal Iran serta jaringan pengadaan senjata negara tersebut. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa pendapatan dari penjualan ilegal tersebut digunakan Iran untuk membiayai represi domestik, mendukung kelompok proksi bersenjata, serta mengembangkan program persenjataan. Departemen Keuangan AS menegaskan akan terus menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Teheran.
Dalam perundingan, Iran mengajukan tiga syarat utama untuk mencapai kesepakatan: pengakuan hak simbolisnya untuk memperkaya uranium, izin untuk mengurangi stok uranium yang sangat diperkaya, serta penolakan terhadap pembatasan program rudal balistiknya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara tegas menyatakan bahwa program rudal adalah “garis merah” yang tidak dapat dinegosiasikan.
Sebaliknya, Washington dan Israel mendesak agar setiap kesepakatan tidak hanya membatasi program nuklir Iran, tetapi juga mencakup program rudal balistik dan dukungan Teheran terhadap kelompok proksi regional. Presiden AS Donald Trump berulang kali memperingatkan Iran, menyatakan bahwa “hal-hal yang sangat buruk akan terjadi” jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Trump juga mengklaim bahwa serangan AS pada Juni 2025 telah “memusnahkan program senjata nuklir Iran”, namun di saat yang sama ia juga menyatakan bahwa Iran masih berupaya memajukan program tersebut.
Situasi program nuklir Iran saat ini semakin kompleks setelah Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada tahun 2025 secara formal menyatakan Iran tidak patuh. PBB juga telah memberlakukan kembali sanksi pada September 2025 setelah Inggris, Prancis, dan Jerman mengaktifkan mekanisme “snapback” akibat ketidakpatuhan Iran terhadap kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA), meskipun Iran, Rusia, dan Tiongkok menyanggah legalitasnya. Laporan menunjukkan bahwa Iran memiliki stok 440 kg uranium yang diperkaya 60%, secara teoritis cukup untuk 10 senjata nuklir jika diperkaya lebih lanjut. Selain itu, citra satelit terbaru menunjukkan adanya pembangunan kembali di situs senjata nuklir lama (Taleghan 2 di kompleks militer Parchin) yang dihancurkan Israel pada Oktober 2024, mengindikasikan niat Iran untuk membangun kembali programnya.
Di tengah ketegangan eksternal ini, Iran juga menghadapi gejolak internal. Sejak Desember 2025, protes meluas di seluruh negeri dipicu oleh kondisi ekonomi yang melemah dan inflasi yang meningkat. Faktor-faktor ini menambah kompleksitas dalam upaya mencapai solusi diplomatik yang langgeng antara AS dan Iran.