Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah. Desakan ini muncul menyusul eskalasi konflik yang signifikan, terutama setelah serangan yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan gelombang serangan balasan dari Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat.
Krisis Timur Tengah Memanas: Serangan dan Balasan
Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai respons, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) melancarkan gelombang serangan balasan kesembilan, yang dikenal sebagai Operasi True Promise 4, pada Minggu, 1 Maret 2026. Serangan ini menargetkan 27 titik di Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah, termasuk pangkalan udara Tel Nof dan markas besar angkatan darat Israel. Selain itu, konflik juga terlihat memanas antara Israel dan Hizbullah di Lebanon, dengan laporan saling serang yang meningkatkan kekhawatiran akan perluasan perang regional.
DPR Minta Langkah Konkret dan Diplomasi Bebas Aktif
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi ini dan mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret. Ia menekankan pentingnya memperkuat komunikasi diplomatik dengan negara-negara sahabat serta mengintensifkan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dave juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menjalankan diplomasi dengan kehati-hatian dan sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif. “Penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain memperkuat komunikasi diplomatik dengan negara-negara sahabat, mengintensifkan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam,” kata Dave kepada wartawan, Senin (2/3/2026).
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menilai bahwa Indonesia harus bersikap bijak dan mencermati setiap perkembangan secara seksama guna mencegah dampak yang merugikan kepentingan nasional. “Untuk Indonesia, ini perlu dilihat secara bijak dan seksama. Kita perlu mencegah terjadinya eskalasi supaya tidak menjadikan konflik ini lebih luas. Sebaiknya semua pihak menahan diri,” ujar Sarifah di Jakarta, Senin (1/3/2026).
Prioritas Perlindungan Warga Negara Indonesia
Dalam situasi yang tidak menentu ini, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi prioritas utama. Dave Laksono mendesak pemerintah untuk menyiapkan skema perlindungan, termasuk mekanisme evakuasi, komunikasi intensif, serta penguatan jaringan diplomatik di negara-negara terkait. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sendiri telah mengimbau WNI di kawasan Timur Tengah untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi secara berkala dengan perwakilan terdekat. Kemlu juga menyarankan masyarakat Indonesia yang berencana melakukan perjalanan melalui atau transit di Timur Tengah untuk mempertimbangkan kembali dan menunda perjalanan hingga situasi lebih kondusif. Untuk situasi darurat, WNI dapat menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kemlu di nomor +62 812-9007-0027.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, mengapresiasi langkah Kemlu RI dan KBRI Teheran yang telah menerapkan status Siaga 1 bagi 329 WNI di Iran. Namun, ia mendorong pemerintah untuk menyiagakan langkah perlindungan ekstra dan menyeluruh seiring cepatnya eskalasi. Farah juga menyoroti dampak konflik terhadap mobilitas warga negara, khususnya para jemaah umrah. “Konflik ini tentu berdampak langsung terhadap keamanan rute penerbangan jemaah WNI yang hendak pulang dari ibadah umrah. Untuk itu, kami meminta kementerian terkait untuk segera berkoordinasi secara intensif dengan otoritas penerbangan dan maskapai guna memastikan keamanan jalur udara dan kelancaran kepulangan para jemaah kita ke Tanah Air,” tambahnya.
Dampak Ekonomi dan Peran Mediasi Indonesia
Eskalasi konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada stabilitas politik regional, tetapi juga berpotensi mengguncang ekonomi global, termasuk Indonesia. Dave Laksono mengingatkan potensi gejolak harga minyak dunia dan gangguan rantai pasok global yang dapat berimplikasi langsung pada stabilitas ekonomi nasional. Sarifah Ainun Jariyah menambahkan bahwa konflik yang melibatkan kekuatan besar bisa memengaruhi pasar energi dunia, meningkatkan volatilitas harga minyak, serta menekan kepercayaan investor internasional.
Menyikapi hal ini, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog yang bertujuan memulihkan keamanan dan mengurangi eskalasi di Timur Tengah, jika disetujui kedua belah pihak. Namun, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyuarakan keraguan terhadap efektivitas Indonesia sebagai fasilitator jika terlibat dalam “Board of Peace” bentukan Presiden AS Donald Trump, yang menurutnya dapat mengurangi netralitas Indonesia di mata Iran. “Melalui keterlibatan dalam Board of Peace (BoP), sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” ujar TB Hasanuddin saat dihubungi, Senin (2/3/2026). Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah untuk terlibat dalam jangka panjang dan menyarankan Indonesia fokus pada mediasi konflik di kawasan sendiri.