Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah gejolak global yang sarat ketidakpastian, mulai dari tensi geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi harga komoditas. Stabilitas domestik tetap terjaga berkat dukungan likuiditas yang memadai, disiplin fiskal, serta kebijakan moneter yang adaptif.
Laporan terbaru dari BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) pada 2 Maret 2026 menyoroti bahwa meskipun konflik global, seperti potensi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, dapat memicu volatilitas pasar dan gangguan rantai pasok energi, dampaknya terhadap Indonesia masih dapat dikelola. Transmisi risiko terutama terjadi melalui kanal perdagangan dan sektor keuangan yang telah teridentifikasi.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi yang Optimistis
Berbagai lembaga internasional dan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026. Senada, Asian Development Bank (ADB) merevisi naik proyeksinya menjadi 5 persen untuk 2025 dan 5,1 persen untuk 2026. Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan 5 persen hingga 2026, sebelum meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen untuk 2025 dan 5,4 persen untuk 2026. Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 dapat mencapai 5,5-6 persen, dengan proyeksi setahun penuh di kisaran 5,4-6 persen. Optimisme ini didukung oleh kuatnya permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, investasi, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,87 persen secara tahunan, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. Konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 4,89 persen pada periode yang sama, didukung oleh berbagai insentif dari APBN dan harga pangan yang terjangkau.
Peran Krusial UMKM dan Digitalisasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menekankan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kunci resiliensi ekonomi Indonesia. UMKM berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi hingga tingkat lokal. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menjadi fondasi penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kesiapan UMKM Indonesia dalam beradaptasi dengan transformasi ekonomi digital juga terlihat jelas. Hampir seluruh mitra SRC (Sampoerna Retail Community) telah memanfaatkan platform digital, termasuk sistem pembayaran nontunai melalui QRIS. Sebanyak 25 juta UMKM telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital, dengan transaksi QRIS tumbuh 139,99 persen (yoy) pada Kuartal IV-2025.
Likuiditas Perbankan yang Melimpah dan Dorongan Kredit
Sistem keuangan Indonesia tetap kokoh dengan likuiditas perbankan yang memadai, menyediakan ruang penyaluran kredit yang luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia (BI) terus melanjutkan ekspansi likuiditas untuk mendorong pertumbuhan uang primer (M0) dua digit, yang pada Desember 2025 tercatat 11,4 persen (yoy) dan 11,0 persen (yoy) pada Januari 2026.
Pertumbuhan kredit perbankan pada Januari 2026 mencapai 9,96 persen (yoy), meningkat dari 9,69 persen pada Desember 2025. Pertumbuhan ini didukung oleh kredit investasi yang melonjak 22,38 persen (yoy), kredit modal kerja 4,13 persen (yoy), dan kredit konsumsi 6,58 persen (yoy). Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) perbankan pada Januari 2026 mencapai Rp 2.506,47 triliun, setara dengan 22,65 persen dari total plafon kredit yang tersedia, menunjukkan potensi besar untuk akselerasi pertumbuhan.
BI juga memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang bersifat forward looking. Hingga minggu pertama Februari 2026, perbankan telah memperoleh insentif sebesar Rp 427,5 triliun untuk memastikan kecukupan likuiditas ke sektor-sektor prioritas dan mendorong penurunan suku bunga kredit.
Disiplin Fiskal dan Kebijakan Moneter Adaptif
Pemerintah Indonesia terus mengedepankan peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dirancang secara ekspansif, terarah, terukur, dan bersifat countercyclical, untuk mendorong permintaan agregat saat ekonomi melemah dan menahan laju inflasi saat ekonomi mengalami overheating.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah terhadap kebijakan fiskal yang bijaksana, didukung oleh aturan fiskal yang kredibel. Strategi fiskal 2026 difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan APBN. Belanja negara pada kuartal I-2026 diproyeksikan mencapai Rp809 triliun untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dari sisi moneter, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa arah kebijakan moneter 2026 tetap fokus pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan di tengah tingginya ketidakpastian global. BI menggunakan tiga instrumen utama: suku bunga, stabilisasi nilai tukar, dan pengelolaan/ekspansi likuiditas. Sepanjang 2025, BI telah memangkas BI-Rate sebanyak enam kali, masing-masing sebesar 25 basis poin, sehingga berada di level 4,75 persen. Ruang penurunan suku bunga lebih lanjut masih terbuka, dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi yang tetap rendah dan terkendali.
Inflasi tahunan pada Januari 2026 tercatat 3,55 persen (yoy), meningkat dari 2,92 persen pada Desember 2025. Pada Februari 2026, inflasi mencapai 4,76 persen (yoy), dipengaruhi oleh efek basis rendah dari diskon tarif listrik pada Februari 2025 dan kenaikan harga pangan menjelang Ramadan. Meskipun demikian, BI memproyeksikan inflasi akan tetap rendah di kisaran 2,5±1 persen untuk 2025-2026.
Cadangan devisa Indonesia juga tetap kuat, mencapai USD 156,5 miliar pada Desember 2025, tertinggi sejak Maret, meskipun sedikit menurun menjadi USD 154,6 miliar pada Januari 2026 karena pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Cadangan devisa ini cukup untuk membiayai 6,3-6,4 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional tiga bulan impor.