Sejumlah negara Eropa secara tegas menolak seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengerahkan kapal perang ke Selat Hormuz. Sikap ini diambil di tengah memanasnya konflik antara AS-Israel dengan Iran, dengan alasan utama untuk menghindari eskalasi militer lebih lanjut dan memprioritaskan jalur diplomatik. Penolakan ini muncul saat Selat Hormuz, jalur pelayaran vital bagi seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global, praktis tertutup akibat perang yang meletus sejak 28 Februari 2026.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan bahwa Eropa “tidak tertarik pada perang tanpa akhir” dan tidak memiliki keinginan untuk terlibat aktif dalam aksi militer terhadap Iran. Kallas menekankan bahwa fokus Uni Eropa adalah penguatan keamanan maritim, namun tidak ada dorongan di antara negara anggota untuk memperluas misi yang ada, seperti Operasi Aspides di Laut Merah, hingga mencakup Selat Hormuz. Senada, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyatakan bahwa pengerahan pasukan di luar wilayah NATO memerlukan dasar hukum yang kuat dan persetujuan parlemen, seraya menegaskan, “Ini bukan perang kami; kami tidak memulainya. Kami menginginkan solusi diplomatik dan penyelesaian konflik yang cepat.”
Beberapa negara Eropa lainnya juga menyuarakan penolakan serupa. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menuntut kejelasan lebih lanjut mengenai tujuan operasi yang diusulkan AS dan Israel sebelum Berlin mempertimbangkan keterlibatan. Presiden Prancis Emmanuel Macron membantah klaim Trump dan menegaskan bahwa Paris tidak akan bergabung dalam operasi militer untuk membuka selat secara paksa, dengan menyatakan sikap Prancis tetap bersifat defensif dan mengedepankan de-eskalasi atau gencatan senjata sebagai prasyarat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyatakan negaranya tidak akan ikut serta dalam misi angkatan laut yang dapat mencakup kawasan tersebut, dengan alasan misi yang ada bersifat defensif dan anti-pembajakan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengonfirmasi bahwa London bekerja sama dengan mitra untuk menyusun rencana yang kredibel, namun menegaskan bahwa itu “tidak akan dan tidak pernah direncanakan sebagai misi NATO.”
Konflik di Timur Tengah memuncak setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran sejak 28 Februari 2026, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah, serta secara efektif menutup Selat Hormuz. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, bahkan menyatakan bahwa Selat Hormuz harus tetap di bawah blokade Teheran sebagai alat tawar-menawar dalam konflik tersebut. Laporan intelijen juga menyebutkan Iran telah memasang ranjau laut di beberapa titik di Selat Hormuz dan mengancam akan menembak kapal tanker AS dan Yahudi.
Penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan besar pada pasar energi global. Sekitar 20-21 persen pasokan minyak mentah dunia dan 20 persen pasokan gas alam cair (LNG) global melewati selat sempit ini. Situasi ini telah menyebabkan sekitar 20.000 pelaut terdampar di sekitar 3.200 kapal di sebelah barat selat, menurut Organisasi Maritim Internasional. Dampak ekonomi dan energi yang meluas ini menjadi perhatian utama dunia.
Meskipun menolak keterlibatan militer langsung, beberapa negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, bersama Jepang, menyatakan kesiapan untuk berkontribusi pada upaya memastikan jalur aman melalui Selat Hormuz, namun dengan syarat gencatan senjata dan melalui inisiatif multilateral. Mereka juga mengutuk keras serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial tak bersenjata di Teluk. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga menegaskan bahwa Selat Hormuz harus segera dibuka kembali karena krusial bagi stabilitas ekonomi global.