Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah bergerak cepat mencari sumber pasokan sulfur alternatif bagi industri smelter nikel hidrometalurgi berbasis High Pressure Acid Leach (HPAL) di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul potensi terganggunya suplai sulfur dari kawasan Timur Tengah akibat eskalasi konflik dan penutupan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan berbagai opsi untuk memastikan keberlangsungan operasional industri dalam negeri. “Semuanya kita lagi cari alternatif-alternatif terbaik agar semua industri kita bisa berjalan dengan baik,” ujar Bahlil di Kantor ESDM pada Senin (9/3/2026).
Ketergantungan Impor dan Dampak Konflik
Indonesia sangat bergantung pada impor sulfur, dengan lebih dari 75% pasokan pada tahun 2025 berasal dari Timur Tengah. Sulfur merupakan bahan baku krusial dalam produksi asam sulfat, yang esensial untuk melarutkan logam dari bijih nikel dalam proses HPAL. Proses HPAL sendiri menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), material nikel-kobalt yang menjadi bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik.
Riset dari Shanghai Metal Market (SMM) memproyeksikan bahwa penutupan Selat Hormuz akan berdampak signifikan terhadap biaya produksi dan stabilitas pasokan MHP di Indonesia. SMM juga memperkirakan bahwa per Januari 2026, sulfur menyumbang sekitar 41% dari total biaya produksi MHP. Untuk memproduksi satu ton MHP, dibutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur. Ketergantungan yang tinggi ini membuat industri nikel HPAL sangat rentan terhadap gejolak pasokan.
Stok Cadangan dan Potensi Ancaman Produksi
Meskipun demikian, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdanakusuma, menyatakan bahwa saat ini belum ada perusahaan yang terdampak langsung. Sebagian besar fasilitas pengolahan nikel hidrometalurgi berbasis HPAL masih memiliki persediaan sulfur yang cukup untuk operasional selama beberapa minggu hingga satu bulan ke depan. “Umumnya fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel hidrometalurgi berbasis HPAL masih mempunyai persediaan untuk beberapa minggu sampai 1 bulan ke depan,” kata Arif.
Namun, Arif mengingatkan bahwa situasi dapat berubah dengan cepat jika gangguan distribusi di Selat Hormuz berlangsung lebih lama. Analis dari Project Blue, Marco Martins, bahkan memprediksi bahwa tanpa pasokan alternatif, pabrik-pabrik tersebut dapat terpaksa mulai mengurangi produksi pada bulan depan. Biaya sulfur sendiri telah mencapai sekitar setengah dari biaya operasional pabrik HPAL bahkan sebelum konflik di Timur Tengah memanas.
Kenaikan Harga dan Persaingan Global
Konflik di Timur Tengah, yang melibatkan perang antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran, telah mengganggu pengiriman sulfur dari Teluk, yang menyumbang sekitar 24% dari produksi sulfur global. Gangguan ini diperparah dengan tren kenaikan harga sulfur global yang sudah dimulai sejak pertengahan 2024, didorong oleh permintaan kuat dari negara-negara seperti Maroko dan Indonesia. Kenaikan harga sulfur bahkan mencapai tiga kali lipat dalam setahun terakhir per Juni 2025, yang berimbas pada peningkatan biaya produksi nikel hingga 57%.
SMM memprediksi Indonesia akan menghadapi persaingan ketat dengan pembeli global lainnya untuk mendapatkan pasokan sulfur dari negara-negara di luar Timur Tengah, yang ketersediaannya terbatas. Selain itu, kenaikan premi asuransi dan biaya pengiriman akibat pengalihan rute pelayaran juga akan semakin mendongkrak total biaya logistik atau landed cost. Kondisi ini berpotensi menekan margin keuntungan smelter nikel HPAL di Indonesia.