Pasar Surat Utang Negara (SUN) Indonesia kembali menghadapi tekanan signifikan, ditandai dengan aksi jual massal oleh investor yang memicu lonjakan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya sentimen risk-off global akibat memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
Data terbaru per 24 Maret 2026 menunjukkan, yield SUN tenor 10 tahun melonjak drastis hingga menyentuh level 6,86%. Angka ini naik 44 basis poin (bps) dibandingkan posisi awal Maret yang masih berada di level 6,42%. Bahkan, pada pekan sebelumnya, yield sempat menembus 6,91%, menandai rekor tertinggi sejak Juni 2025.
Yield Obligasi RI Tertinggi Kedua di Asia
Kenaikan imbal hasil ini tidak hanya terjadi pada tenor acuan 10 tahun, melainkan merata di hampir seluruh tenor surat utang. Tenor menengah hingga panjang seperti 12 tahun kini telah menembus 6,96%, sementara tenor 13 tahun bahkan melampaui ambang psikologis 7,01%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investor menuntut premi risiko yang lebih tinggi terhadap aset-aset Indonesia.
Secara regional, yield surat utang Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di kawasan Asia dengan 6,86%, hanya berada di bawah Filipina yang mencapai 7,08%. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Malaysia mencatatkan yield di level 3,49% dan Thailand 2,15%. Tingginya imbal hasil ini bukan lagi dipandang sebagai daya tarik, melainkan mencerminkan peningkatan persepsi risiko terhadap ekonomi domestik.
Selain itu, nilai tukar Rupiah yang sempat tertekan ke kisaran Rp17.000 per dolar AS juga menambah kekhawatiran investor asing akan potensi kerugian akibat depresiasi mata uang. Hingga 16 Maret 2026, aliran modal asing tercatat keluar dari pasar surat utang Indonesia.
Ketahanan Fiskal dan Defisit APBN 2026
Di tengah gejolak pasar obligasi, ketahanan fiskal Indonesia menjadi sorotan. Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings pada 5 Februari 2026 menurunkan proyeksi kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun tetap mempertahankan peringkat utang di level Baa2 (layak investasi). Moody’s menyoroti pelemahan tata kelola serta meningkatnya risiko fiskal, termasuk defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai 2,9% terhadap PDB. Fitch Ratings pada 24 Februari 2026 juga turut menyoroti risiko fiskal Indonesia, khususnya terkait beban utang pemerintah yang meningkat signifikan dan pelebaran defisit.
Defisit APBN per Februari 2026 tercatat sebesar Rp 135,7 triliun, setara dengan 0,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 342,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 30,7 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa defisit ini masih sejalan dengan desain APBN 2026. Sementara itu, utang jatuh tempo pemerintah pada 2026 diperkirakan mencapai Rp833,96 triliun, meningkat 3,83% dari tahun sebelumnya.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memperingatkan bahwa kebutuhan riil utang bruto pemerintah untuk tahun 2026 bisa jauh lebih besar, mencapai sekitar Rp1.650 triliun, jika memperhitungkan pelunasan pokok utang lama. Angka Rp832,21 triliun yang banyak dikutip merupakan pembiayaan utang neto. Posisi utang pemerintah Indonesia per 31 Desember 2025 sendiri tercatat mencapai Rp9.637,90 triliun, setara dengan 40,46% dari PDB.
Strategi Pemerintah dan Minat Investor
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengambil langkah antisipatif. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan strategi yang prudent, fleksibel, dan oportunistik dalam mengelola pembiayaan APBN. Ini termasuk penyesuaian volume penerbitan maupun komposisi instrumen pada setiap lelang untuk menjaga biaya utang tetap efisien.
Minat investor pada lelang SUN awal 2026 memang menunjukkan penurunan. Rata-rata bid to cover ratio pada lima lelang SUN awal 2026 tercatat 1,95 kali, lebih rendah dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 2,27 kali. Penawaran yang masuk pada lelang SUN 3 Maret 2026 hanya mencapai Rp 50,9 triliun, menyusut dari Rp 90,9 triliun pada lelang 6 Januari 2026. Suminto menjelaskan, faktor ketidakpastian geopolitik global dan faktor musiman seperti libur panjang turut mempengaruhi minat investor.
Meskipun demikian, pada awal Januari 2026, pasar obligasi sempat sedikit bergairah dengan adanya arus beli dan penurunan yield di tenor pendek dan menengah. Kepemilikan asing juga sempat naik tipis, namun investor tetap berhati-hati. Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, pada 11 Januari 2026, bahkan menilai minat investor asing terhadap SUN menguat di awal tahun, dengan arus masuk Rp 4 triliun, didukung ekspektasi pelemahan dolar AS dan penurunan suku bunga global. Namun, Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) memperkirakan yield US Treasury masih akan bertahan di level tinggi pada paruh awal 2026, yang dapat menahan investor asing untuk meningkatkan eksposur di pasar negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi jangkar utama bagi pasar obligasi Indonesia.