Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk penanganan konflik Gaza terus menjadi sorotan. Di tengah perdebatan domestik, GREAT Institute menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP sejalan dengan prinsip-prinsip Dasasila Bandung yang telah lama menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
BoP sendiri merupakan inisiatif yang digagas oleh Donald Trump pada akhir September 2025 sebagai bagian dari rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel-Hamas di Gaza. Badan internasional ini kemudian secara resmi disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada 17 November 2025, dengan mandat yang berlaku hingga 31 Desember 2027.
Mandat dan Tujuan Board of Peace
BoP memiliki tugas krusial untuk mengawasi stabilisasi pascakonflik dan rehabilitasi di Gaza. Mandatnya mencakup pelucutan senjata Hamas, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), serta pengawasan pemerintahan teknokratis transisi Palestina yang dikenal sebagai Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Pertemuan perdana BoP telah diselenggarakan pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C., di mana Presiden Prabowo Subianto turut hadir.
Sikap Indonesia dan Penjelasan GREAT Institute
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menerima undangan untuk bergabung dengan BoP. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kembali komitmen Indonesia, menyebut partisipasi ini sebagai langkah “strategis, konstruktif, dan konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.”
Menanggapi kritik yang menyebut BoP sebagai institusi di luar sistem internasional, Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menjelaskan bahwa BoP adalah instrumen yang lahir dari Resolusi DK PBB 2803. “Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu maka menjadi jelas bagi kita bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara untuk tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Teguh Santosa.
Relevansi dengan Dasasila Bandung
Dr. Teguh Santosa secara spesifik menyoroti keselarasan antara BoP dengan salah satu prinsip utama Dasasila Bandung, yaitu “hidup berdampingan secara damai” (peaceful coexistence). Dasasila Bandung, yang merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955, memuat sepuluh prinsip penting yang menjadi landasan bagi perdamaian dan kerja sama dunia. Prinsip-prinsip tersebut mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara, pengakuan persamaan derajat semua ras dan negara, serta non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain.
Menurut Teguh, Resolusi DK PBB 2803 yang melahirkan BoP juga menekankan reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza sebagai jalan kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina, serta mendorong dialog Israel-Palestina untuk “hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.” Hal ini memperkuat argumen bahwa BoP beroperasi dalam kerangka yang konsisten dengan semangat Dasasila Bandung.
Debat dan Komitmen Indonesia
Meskipun demikian, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP tidak luput dari kritik di dalam negeri. Beberapa pihak khawatir partisipasi ini dapat menarik Indonesia ke dalam orbit pro-Amerika atau bahwa BoP tidak memiliki mandat yang jelas dari PBB. Namun, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia dapat menarik diri dari BoP jika tujuan kemerdekaan Palestina tidak tercapai.
Selain Indonesia, beberapa negara lain yang telah bergabung dengan BoP antara lain Kamboja, Vietnam, Qatar, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Bahrain, Kazakhstan, Mesir, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Israel. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah berjanji akan mengirimkan 8.000 atau lebih pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza. Dr. Teguh Santosa juga mengklaim bahwa pihak Palestina memahami dan menghormati upaya Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk di BoP.