JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kelanjutan proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat mandek sejak 2017. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir di Ibu Kota hingga 40 persen.
Kunci Pengendalian Banjir
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat meninjau langsung pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Jakarta Timur pada Kamis (29/1/2026). Ia menekankan bahwa normalisasi Ciliwung merupakan salah satu kunci utama dalam pengendalian banjir Jakarta.
“Normalisasi Sungai Ciliwung ini adalah bagian untuk mengatasi banjir jangka menengah yang ada di Jakarta. Ini sempat terhenti sejak 2017 dan sekarang kita lanjutkan kembali,” kata Pramono.
Menurut Pramono, Sungai Ciliwung memegang peranan sangat signifikan dalam sistem pengendalian banjir Jakarta. Dari total 13 aliran sungai yang melintasi Jakarta, sekitar 40 persen aktivitas aliran sungai berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
“Ciliwung ini hampir 40 persen aktivitas sungai yang ada di Jakarta. Maka normalisasi Ciliwung menjadi sangat penting,” ujarnya.
Dua Segmen Normalisasi
Normalisasi Sungai Ciliwung dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen pertama membentang dari Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono dengan panjang sekitar 7 kilometer. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer, dengan realisasi saat ini mencapai 8,24 kilometer.
Sementara segmen kedua membentang dari MT Haryono hingga TB Simatupang sepanjang 12,89 kilometer. Di segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 18,7 kilometer, dengan realisasi yang telah terbangun sekitar 8,9 kilometer.
“Secara keseluruhan, total panjang ruas Ciliwung ini 33,69 kilometer, dan yang sudah dinormalisasi atau diturap mencapai 17,14 kilometer,” jelasnya.
Peran Ciliwung dalam Pengaturan Wilayah
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menjelaskan bahwa Ciliwung menjadi penentu utama yang mengatur lima wilayah di Jakarta.
“Kalau Jakarta dalam kondisi siaga, kemudian Katulampa dalam kondisi siaga, maka Ciliwung akan menjadi faktor penentu utama untuk mengatur lima wilayah lainnya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan Ciliwung, maka kita bisa menyelesaikan persoalan DAS Ciliwung sebesar 40 persen di DAS Ciliwung,” ujar Ika.
Pembebasan Lahan Tanpa Perantara
Pramono menekankan bahwa proses pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas SDA, tanpa melibatkan pihak ketiga atau perantara.
“Saya ingin normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan tidak ribut-ribut. Pembebasan lahan kita lakukan secara adem ayem, senyap,” kata Pramono.
Ia menegaskan, penilaian dan penetapan lahan sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Pembebasan lahan dilakukan langsung oleh Pemerintah DKI Jakarta, tidak melalui siapa pun. BPN yang menentukan semuanya,” tegasnya.
Progres Pembebasan Lahan
Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, menyampaikan bahwa pembebasan lahan di Jakarta Timur, khususnya di Kelurahan Cawang dan Cililitan, sudah hampir 100 persen terealisasi.
“Untuk Jakarta Timur di dua kelurahan, Cawang dan Cililitan, ini sudah hampir 100 persen terlaksana. Berkat kerja sama semua pihak, prosesnya berjalan tanpa gejolak,” ujarnya.
Ika menambahkan bahwa hingga akhir 2025, pihaknya telah membayarkan ganti rugi untuk 20 bidang lahan di kawasan Ciliwung dengan nilai sekitar Rp 16,3 miliar. “Minggu depan akan dibayarkan lagi 17 bidang. Jadi progresnya terus berjalan,” kata Ika.
Ia menjelaskan, total progres normalisasi di kawasan Cawang dan Cililitan saat ini telah mencapai sekitar 830 meter dan akan terus bertambah. Pada 2026, normalisasi akan dilanjutkan ke wilayah Cawang, Rawajati, dan Pengadegan, serta menyasar total 14 kelurahan di sepanjang bantaran Ciliwung.
