Harga minyak mentah dunia melonjak signifikan pada Senin, 2 Maret 2026, mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan drastis ini dipicu oleh eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel dan Iran yang kini memasuki babak baru, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas pasokan energi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa setiap ketegangan di kawasan Timur Tengah hampir pasti akan berdampak pada pasokan minyak global. “Pertama tentu kalau Iran, sudah pasti yang terganggu adalah supply minyak. Dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz akan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlaku,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Data menunjukkan, harga minyak mentah Brent sempat menembus level psikologis di atas US$80 per barel, bahkan mencapai US$82,37 per barel dalam perdagangan Asia, sebelum stabil di kisaran US$79,34, melonjak sekitar 8,8 persen dalam satu hari. Sementara itu, minyak mentah acuan Amerika Serikat, West Texas Intermediate (WTI), melonjak sekitar 8 persen ke level US$72,38 per barel.
Gejolak Geopolitik dan Ancaman Selat Hormuz
Pemicu utama lonjakan harga ini adalah serangan militer skala besar yang dilancarkan AS dan Israel ke Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, termasuk ke ibu kota Teheran. Situasi semakin memanas setelah tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang memicu serangan balasan rudal Iran ke sejumlah titik strategis, termasuk pangkalan militer AS di Bahrain, Irak, dan Kuwait.
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa perang melawan Iran dapat berlangsung hingga satu bulan, sehari setelah AS mengumumkan telah menghancurkan markas besar Garda Revolusi Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga dilaporkan mengirim peringatan radio agar kapal tidak melintas di Selat Hormuz. Selat Hormuz, yang terletak antara Iran dan Oman, merupakan jalur laut vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Gangguan di selat ini secara langsung memicu kekhawatiran kekurangan pasokan global.
Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia
Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak dunia ini membawa konsekuensi serius. Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memperingatkan bahwa eskalasi konflik tersebut akan mengerek harga minyak global dan berdampak pada pasokan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. “Tentu harga minyak naik. Pasti, itu pertama,” ujar Jusuf Kalla.
Indonesia sangat bergantung pada impor minyak, dengan produksi nasional hanya sekitar 500.000-600.000 barel per hari, jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai 1,5-1,6 juta barel per hari. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak pasokan. Jusuf Kalla menambahkan, “Ya kita biasanya mengimpor minyak dari Timur Tengah karena kita kekurangan. Sekarang pasti stop. Jadi, ekonomi kita akan terkena di situ.”
Cadangan energi komersial operasional Indonesia dilaporkan hanya mampu bertahan sekitar 21 hari, bukan cadangan strategis negara. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyoroti potensi pembengkakan beban subsidi pemerintah. “Ketika harga minyak naik, maka beban subsidi pemerintah akan membengkak, terutama untuk BBM. Anggaran kita bisa jebol apabila tidak ada realokasi belanja untuk menutup kenaikan subsidi tersebut,” jelas Huda. Selain itu, pelemahan rupiah bisa semakin dalam, bahkan berpotensi mencapai Rp 17.000 per dolar AS, serta memicu inflasi barang impor.
Solusi dan Kebijakan Pemerintah
Menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah solusi. Salah satunya adalah diversifikasi sumber pasokan minyak dari luar kawasan Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki nota kesepahaman (MoU) untuk mendapatkan pasokan dari negara-negara non-Timur Tengah. “Misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika beberapa, dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain,” kata Airlangga.
Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 sebesar US$60-80 per barel, dengan mempertimbangkan skenario ketegangan geopolitik di Timur Tengah. “Izinkan saya untuk menyampaikan, kami mengusulkan dalam rapat yang terhormat ini untuk ICP kita pada RAPBN tahun 2026 di kisaran sekitar 60 sampai 80 dolar per barel,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Juli 2025.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi, di mana Rp 381,3 triliun di antaranya diperuntukkan bagi subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik. Pemerintah juga memastikan bahwa harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak akan berubah untuk saat ini, demi melindungi daya beli masyarakat. “Pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan stabilitas fiskal,” ujar seorang pejabat Kementerian ESDM.
Namun, harga BBM nonsubsidi dari Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy telah mengalami penyesuaian kenaikan per 1 Maret 2026, mengikuti mekanisme pasar dan tren harga minyak mentah dunia serta nilai tukar rupiah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga telah menetapkan penurunan kuota BBM bersubsidi untuk Pertalite dan solar pada tahun 2026, sementara kuota minyak tanah mengalami sedikit kenaikan.
Di sisi hulu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari (MBOPD) dan gas 5.510 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk tahun 2026. Upaya eksplorasi cadangan baru dan optimalisasi lapangan eksisting terus digencarkan untuk meningkatkan produksi nasional. Indonesia sendiri memiliki cadangan minyak bumi sekitar 4,4 miliar barel.