Harga minyak mentah dunia melonjak tajam hingga 13 persen pada perdagangan Senin, 2 Maret 2026, sebagai respons langsung terhadap eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Kenaikan drastis ini dipicu oleh penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang menyalurkan sekitar 20 hingga 30 persen perdagangan minyak global, oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Minggu, 1 Maret 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa gangguan pasokan minyak global tidak dapat dihindari jika ketegangan di kawasan tersebut terus berlanjut. “Pertama tentu kalau Iran, sudah pasti yang terganggu adalah supply minyak. Dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz akan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlaku,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Eskalasi Konflik Memicu Kenaikan Harga
Lonjakan harga minyak terjadi setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara dan rudal gabungan yang menargetkan pangkalan militer, fasilitas pertahanan, serta struktur kepemimpinan Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Operasi militer ini, yang disebut Operation Lion’s Roar oleh Israel dan Operation Epic Fury oleh Departemen Pertahanan AS, menyasar beberapa kota penting seperti Teheran, Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermanshah.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangan tersebut, mengklaim kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan gelombang rudal balistik dan drone ke wilayah Israel, pangkalan militer AS di kawasan Teluk (termasuk Yordania, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Irak), serta negara-negara sekutunya. Konflik ini telah menyebabkan korban jiwa yang signifikan, dengan Palang Merah Iran melaporkan sekitar 201 orang meninggal dan 747 lainnya luka-luka per 1 Maret 2026. AS juga melaporkan korban tewas pertama dari warga negaranya dalam perang ini.
Pada pembukaan perdagangan Senin, harga minyak mentah Brent sempat melonjak hingga US$82 per barel, naik dari US$72,8 per barel pada penutupan 28 Februari. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik menjadi sekitar US$72,43 per barel dari US$67,2 per barel. Para analis memproyeksikan harga bisa mencapai US$90 per barel, bahkan melampaui US$100 per barel jika blokade Selat Hormuz berlanjut.
Langkah Antisipasi Pemerintah Indonesia
Menyikapi situasi genting ini, pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk memitigasi dampak terhadap perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan pemerintah memantau ketat perkembangan dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berfungsi sebagai ‘peredam kejut’ (shock absorber) untuk meredam transmisi konflik, terutama pada sektor energi dan pangan.
Salah satu solusi konkret yang disiapkan adalah diversifikasi sumber pasokan minyak dari luar kawasan Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki nota kesepahaman (MoU) untuk mendapatkan pasokan dari negara-negara non-Timur Tengah, termasuk dengan perusahaan-perusahaan Amerika seperti Chevron dan Exxon. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa kesepakatan dengan AS ini bertujuan mengalihkan sumber pasokan, bukan menambah kuota impor yang sudah ada.
PT Pertamina (Persero) juga memperkuat mitigasi risiko dan mendiversifikasi portofolio sumber pasokan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG, baik dari produksi dalam negeri maupun dari berbagai negara mitra. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron memastikan bahwa seluruh pekerja, operasional, dan armada yang berada di area Timur Tengah termonitor secara intensif, dengan koordinasi aktif bersama Kementerian Luar Negeri serta KBRI dan KJRI setempat.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendesak pemerintah untuk menyiapkan respons kebijakan yang konkret, termasuk skenario fiskal darurat dan penguatan cadangan fiskal, guna menjaga stabilitas rupiah, menekan inflasi, dan mengamankan subsidi energi dalam APBN, terutama menjelang momentum Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dinilai krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan.
Dampak Lebih Luas dan Proyeksi
Eskalasi konflik ini tidak hanya memicu lonjakan harga minyak, tetapi juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan mendorong kenaikan harga emas sebagai aset lindung nilai (safe haven). Para ekonom memperingatkan bahwa kondisi ini dapat memicu tekanan inflasi dan mengganggu biaya produksi, sehingga berisiko memperlambat pemulihan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026.
Jika eskalasi konflik terbatas, harga minyak di kisaran US$80-US$90 per barel masih dapat dikelola, namun tetap berpotensi menaikkan inflasi global sekitar 0,5-0,7 poin persentase dan mempersempit ruang pelonggaran suku bunga. Namun, skenario eskalasi spiral dengan harga minyak di atas US$100 per barel dan gangguan aliran pasokan 20-30% akan meningkatkan risiko resesi global secara tajam, terutama bagi negara pengimpor energi.