Harga minyak mentah dunia menunjukkan volatilitas tinggi dalam beberapa waktu terakhir, dengan lonjakan signifikan yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Situasi ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk berencana memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna membahas dampak dan langkah mitigasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Pada Senin pagi, 9 Maret 2026, harga minyak dunia sempat menembus level US$115 per barel, menandai titik tertinggi dalam sekitar lima tahun terakhir. Bahkan, minyak mentah acuan Brent dan West Texas Intermediate (WTI) sempat menyentuh US$119 per barel, level yang tidak terlihat sejak pertengahan tahun 2022. Lonjakan ini merepresentasikan kenaikan lebih dari 20% sejak awal tahun 2026, dengan Brent melonjak sekitar 27% dan WTI hingga 35,6% dalam sepekan terakhir sebelum 10 Maret.
Pemicu utama di balik kenaikan drastis ini adalah meningkatnya ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah. Konflik tersebut menimbulkan kekhawatiran serius akan gangguan pasokan dari kawasan yang merupakan produsen minyak utama dunia. Selain itu, potensi gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang dilewati sekitar seperlima perdagangan minyak global, turut memperparah kekhawatiran pasar. Gangguan di selat ini dilaporkan telah menghambat pelayaran tanker selama lebih dari sepekan, memaksa sejumlah produsen menghentikan produksi karena keterbatasan kapasitas penyimpanan.
Menyikapi kondisi ini, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa pihaknya akan mengagendakan pemanggilan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, jadwal pasti pemanggilan tersebut belum dirinci. Misbakhun juga menyoroti bahwa volatilitas harga minyak masih sangat tinggi, sehingga reaksi yang ditimbulkan bersifat sementara dan bukan merupakan keputusan akhir.
Purbaya Yudhi Sadewa sendiri sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah belum membahas opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pada Jumat, 6 Maret 2026, ia menegaskan, “Belum, karena saya bilang masih aman anggarannya.” Pemerintah telah melakukan simulasi risiko (stress test) terhadap APBN 2026 terkait lonjakan harga minyak. Dengan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 di kisaran US$60 per barel (atau ICP US$70 per barel), defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6 persen terhadap PDB jika harga minyak rata-rata mencapai US$92 per barel sepanjang tahun.
Purbaya memastikan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelebaran defisit tersebut. Beberapa opsi yang dipertimbangkan meliputi penyesuaian belanja negara dan efisiensi pada program-program tertentu, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), namun belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia juga menekankan bahwa Indonesia memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga minyak yang jauh lebih tinggi, bahkan pernah menembus US$150 per barel tanpa menyebabkan perekonomian nasional terpuruk. Untuk itu, Purbaya meminta masyarakat tetap tenang.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan akan mengevaluasi kondisi APBN dalam waktu satu bulan ke depan sebelum mengambil kebijakan yang tepat. “Nanti setelah sebulan kita prediksi harga minyak seperti apa, sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas,” ujar Purbaya pada Senin, 9 Maret 2026.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional tetap terjaga dengan baik. Ia juga menjamin masyarakat tidak perlu khawatir akan kenaikan harga BBM subsidi setidaknya sampai Lebaran mendatang.
Pada Selasa, 10 Maret 2026, harga minyak dunia menunjukkan sedikit penurunan setelah Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan bahwa konflik dengan Iran mungkin akan segera berakhir. Harga Brent tercatat di US$98,96 per barel dan WTI di US$94,77 per barel pada pagi hari. Kemudian, pada Senin malam (10 Maret 2026), Brent melemah sekitar 4,6% ke US$88,43 per barel dan WTI turun sekitar 6,19% menjadi US$85,27 per barel.