Harga minyak mentah global mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir, menembus level psikologis di atas US$100 per barel. Kenaikan tajam ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, memicu kekhawatiran serius akan gangguan pasokan energi dunia. Situasi ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendesak pemerintah segera mengambil langkah mitigasi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Pada Senin, 9 Maret 2026, harga minyak mentah Brent sempat menyentuh US$119,50 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) melonjak hingga US$118,82 per barel dalam perdagangan intraday pada 10 Maret 2026. Lonjakan ini menandai kenaikan lebih dari 25 persen sejak konflik pecah dan merupakan level tertinggi Brent sejak Juli 2024 serta WTI sejak Juni 2022.
Eskalasi konflik di Timur Tengah semakin memanas setelah serangan udara dilaporkan menghantam fasilitas minyak Iran di Teheran dan provinsi Alborz. Selain itu, Iran juga dilaporkan menyerang kapal yang melintasi Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi rute sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Ancaman terhadap Selat Hormuz ini menyuntikkan premi risiko geopolitik yang signifikan ke dalam harga minyak, dengan sejumlah produsen seperti Kuwait dan Irak bahkan mengurangi produksi sebagai langkah antisipasi.
DPR Soroti Dampak ke APBN dan BBM Nasional
Menyikapi kondisi ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak serius konflik di Timur Tengah yang mulai mengguncang stabilitas ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa DPR telah meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah mitigasi. “Kami sudah meminta kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memitigasi hal ini,” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Puan juga menekankan pentingnya penyesuaian postur APBN Tahun 2026 agar tetap relevan dan mampu menahan guncangan dari situasi geopolitik yang dinamis. Komisi-komisi terkait di DPR akan segera memanggil mitra kerja dari pihak pemerintah untuk memastikan strategi konkret meredam dampak kenaikan harga komoditas global terhadap ketahanan domestik.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, turut meminta pemerintah mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global terhadap pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM) nasional. “Ancaman ketersediaan stok BBM bagi kita memang ada di depan mata. Karena itu pemerintah harus menyiapkan strategi antisipasi dengan berbagai simulasi dan skenario,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa kenaikan harga BBM subsidi harus menjadi opsi paling akhir bagi pemerintah.
Respons Pemerintah dan Proyeksi Ekonomi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih memantau perkembangan harga minyak dunia dan akan melakukan evaluasi dalam sebulan ke depan. “Kami evaluasi selama satu bulan ke depan dan akan lakukan penyesuaian seperlunya,” ujar Purbaya pada Senin (9/3). Ia menegaskan, hingga kini pemerintah belum berencana mengubah skema subsidi BBM atau menaikkan harga BBM di tingkat konsumen, mengingat lonjakan harga global dinilai belum berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi domestik.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa pemerintah akan tetap membeli minyak mentah dari Amerika Serikat berdasarkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan, Indonesia mendapatkan pasokan BBM dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah dan mengarahkan pasokan LPG dari Amerika Serikat sebagai langkah diversifikasi.
Lonjakan harga minyak ini berpotensi menekan APBN 2026, mengingat asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 dipatok sebesar US$70 per barel. Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak dapat memperlebar defisit APBN hingga di atas 3,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), terutama dengan kebutuhan migas nasional sekitar 1 juta barel per hari dan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.000 per Dolar AS.
Secara global, Goldman Sachs memperingatkan bahwa harga minyak bisa menyentuh US$150 per barel dalam hitungan minggu jika aliran energi dari Teluk terhenti total. Senada, Menteri Energi Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi, memprakirakan harga minyak bisa mencapai US$150 per barel jika produsen Teluk menghentikan ekspor. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menilai kenaikan harga minyak sebagai “harga sangat kecil yang harus dibayar” demi mengalahkan Iran dan memastikan perdamaian global.