Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, menyoroti bahwa tantangan utama yang dihadapi industri perbankan nasional saat ini bukanlah pada ketersediaan likuiditas, melainkan pada lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha dan rumah tangga. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis, 19 Februari 2026.
Menurut Hery, kondisi fundamental perbankan tanah air berada dalam posisi yang sangat solid untuk menopang pertumbuhan pembiayaan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menguat hingga dua digit sebesar 11,4 persen secara tahunan (YoY) pada November 2025. Rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terjaga stabil di kisaran 84 persen.
Selain itu, permodalan industri perbankan dinilai sangat memadai dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tercatat berada pada level 26 persen, jauh melampaui ketentuan minimum regulator. “Buffer modal yang tebal ini memberikan daya tahan sekaligus ruang yang cukup untuk mendorong pertumbuhan kredit secara prudent dan berkelanjutan,” ujar Hery.
Pertumbuhan Kredit Tertahan dan Kredit Menganggur Meningkat
Meskipun memiliki fondasi yang kuat, pertumbuhan kredit secara tahunan hingga Desember 2025 masih tertahan pada level satu digit. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa perlambatan kredit saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor permintaan. Hery Gunardi memprediksi pertumbuhan kredit masih akan berada di fase satu digit atau di bawah 10 persen pada tahun 2026.
Senada, BI mencatat undisbursed loan atau kredit perbankan yang menganggur pada Januari 2026 mencapai Rp 2.506,47 triliun atau 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia, meningkat dari Rp 2.439,2 triliun atau 22,12 persen pada Desember 2025. Angka ini mencerminkan sikap kehati-hatian (wait and see) dari dunia usaha dan rumah tangga sebagai nasabah individu.
Survei BI juga menunjukkan penurunan permintaan kredit baru di sebagian besar segmen, terutama konsumsi (dari 62,9 persen menjadi 13,4 persen) dan UMKM (dari 78,4 persen menjadi 58,8 persen).
Sektor Padat Karya dan UMKM Belum Pulih
Hery menjelaskan bahwa perlambatan kredit tidak hanya terjadi karena faktor likuiditas, melainkan juga disebabkan oleh struktur sektoral ekonomi domestik yang belum sepenuhnya pulih. Pelemahan terjadi di tiga sektor utama penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, yaitu manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Sektor-sektor padat karya ini sangat sensitif terhadap perlambatan ekonomi.
Selain itu, tekanan arus kas pelaku UMKM yang belum sepenuhnya pulih juga menjadi faktor. Hal ini menyebabkan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan sepanjang tahun 2025 berada pada posisi yang tinggi. “Pertumbuhan kredit terus melambat sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Di saat yang sama, angka NPL mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi,” ungkap Hery.
Upaya Pemerintah dan Proyeksi ke Depan
Meskipun demikian, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 tetap solid di kisaran 8-12 persen, didukung realisasi Januari yang tumbuh 9,96 persen (yoy). Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan prospek tetap kuat dari sisi permintaan dan penawaran, ditopang likuiditas longgar serta potensi undisbursed loan yang masih besar.
Pemerintah juga telah menggelontorkan saldo anggaran lebih (SAL) hingga Rp 200 triliun tahun lalu sebagai likuiditas tambahan. BI sendiri telah mengucurkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp 427,5 triliun di awal Februari 2026 untuk mendorong penyaluran kredit, dengan Rp 357,9 triliun dialokasikan untuk lending channel. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri, hilirisasi, jasa, konstruksi, perumahan, serta UMKM, dan juga untuk menurunkan suku bunga kredit.
Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memproyeksikan pertumbuhan kredit dapat mencapai sekitar 10 persen pada akhir tahun 2026, dengan harapan percepatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan kredit investasi tahun lalu yang signifikan akan mendorong permintaan kredit modal kerja tahun ini. Program prioritas pemerintah seperti pembangunan tiga juta rumah dan makan bergizi gratis juga dinilai berpotensi menambah sekitar 0,35 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026, yang secara otomatis akan berdampak positif pada pertumbuhan penyaluran kredit.