Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Langkah ini dinilai HNW akan efektif dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) hingga tahun 2025, tercatat telah berdiri 166 Sekolah Rakyat rintisan. Sekolah-sekolah ini umumnya diselenggarakan di lingkungan instansi Kemensos seperti Sentra dan BP3KS, atau bekerja sama dengan institusi lain seperti gedung Pemda, Balai, hingga kampus. Wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi lokasi terbanyak pendirian SR rintisan.
Sesuai arahan Presiden, pada tahun 2026 akan dibangun Sekolah Rakyat permanen di setiap Kabupaten. Pembangunan ini akan menggunakan site plan yang terstandarisasi, dengan tanah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan sarana dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Identifikasi Wilayah Prioritas
HNW menekankan pentingnya identifikasi wilayah prioritas oleh Kementerian Sosial untuk pembangunan SR permanen yang akan dilakukan secara bertahap. Ia mengusulkan agar prioritas diberikan berdasarkan tingkat kemiskinan wilayah.
“Tentu karena pembangunan SR Permanen akan bertahap maka Kementerian Sosial harus mengidentifikasi wilayah prioritas, dan saya usulkan agar dimulai berbasis tingkat kemiskinan wilayah,” ujar HNW dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Aceh masuk dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, HNW berpendapat bahwa pendirian SR di wilayah-wilayah ini seharusnya didahulukan dan diperbanyak.
“Agar bisa mewujudkan program memutus dan memotong lingkaran kemiskinan antar generasi melalui advokasi pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.
HNW menambahkan, jika persoalan kemiskinan dapat diatasi melalui program SR, kesenjangan antar wilayah juga diharapkan dapat berkurang. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan integrasi bangsa dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di tengah munculnya kembali isu separatisme.
Keputusan Rapat dan Kelompok Rentan
Usulan HNW tersebut disambut baik dan menjadi keputusan rapat. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat akan dilakukan secara selektif dan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang berarti ada konteks prioritas berdasarkan tingkat kemiskinan.
“Alhamdulillah usulan ini menjadi keputusan rapat di mana penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara selektif dan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, artinya juga ada konteks prioritas berdasarkan tingkat kemiskinan,” sambung HNW.
Ia juga mengingatkan agar Kementerian Sosial tidak mengurangi perhatian pada kelompok masyarakat rentan lainnya, seperti Yatim Piatu (Yapi), Disabilitas, dan Lansia, meskipun SR menjadi Program Prioritas.
HNW menyoroti bahwa program Permakanan dengan perawatan sosial yang ditargetkan bagi 116.754 lansia dan 36.000 disabilitas hingga kini belum memiliki alokasi anggaran. Kendala serupa juga dihadapi bantuan bagi Yatim Piatu, padahal pada tahun 2025 program ini berhasil disalurkan dan membantu 270.000 anak.
Dukungan Anggaran
Untuk memastikan pelaksanaan program-program sosial tersebut berjalan, HNW menyatakan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Komisi VIII DPR RI bersama anggota dewan lainnya telah mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Sosial.
“Untuk memenuhi pelaksanaan program-program sosial itu, sejak awal kami di FPKS Komisi VIII DPR RI bersama yang lain sudah mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Sosial yang tahun lalu diajukan Rp 12,5 Triliun,” jelasnya.
Ia berharap, permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 7,4 Triliun yang diajukan saat ini dapat diluluskan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini penting agar program prioritas seperti Sekolah Rakyat dapat dijalankan, dan program bantuan untuk kelompok rentan seperti yatim piatu, disabilitas, dan lansia juga tetap dapat diwujudkan.
“Dan ketika kini hanya diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 7,4 Triliun, harapannya agar permintaan ini diluluskan Kemenkeu, agar program prioritas seperti Sekolah Rakyat dapat dijalankan, dan program untuk bantu kelompok rentan; Yatim piatu, disabilitas, dan lansia juga tetap bisa diwujudkan,” pungkasnya.