Indonesia telah resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) untuk misi perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Penunjukan strategis ini diumumkan oleh Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington D.C. pada Kamis, 19 Februari 2026.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono membeberkan sejumlah alasan utama di balik kepercayaan global terhadap Indonesia untuk mengemban peran penting tersebut. Salah satu faktor krusial adalah komitmen Indonesia untuk mengirimkan kontingen pasukan terbesar, yakni sekitar 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), ke Jalur Gaza.
Rekam Jejak dan Kontribusi Pasukan Terbanyak
Sugiono menjelaskan bahwa dalam praktik umum misi perdamaian, negara dengan jumlah pasukan terbesar biasanya mendapat kehormatan memegang posisi komando atau setidaknya jabatan penting dalam struktur kepemimpinan. Meskipun posisi komandan utama dipegang oleh Amerika Serikat, Indonesia mendapatkan posisi Wakil Komandan untuk Operasi, salah satu dari tiga posisi wakil komandan di ISF. “Karena pasukan Indonesia juga merupakan yang terbanyak di sana, maka deputy commander for operations ini juga merupakan sesuatu yang, ya penghormatan dan penghargaan lah terhadap track record Indonesia,” ujar Sugiono dalam keterangan pers daring pada Sabtu, 21 Februari 2026.
Selain jumlah personel, reputasi dan rekam jejak prajurit TNI dalam berbagai medan penjagaan perdamaian internasional juga menjadi pertimbangan kuat. Kepercayaan ini mencerminkan profesionalisme TNI dan kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga menilai penunjukan ini sebagai kehormatan sekaligus amanah besar yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten berkomitmen pada misi perdamaian internasional.
Mandat Kemanusiaan dan Stabilisasi ISF
ISF sendiri merupakan pasukan perdamaian multinasional yang dimandatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada 17 November 2025. Pasukan ini beroperasi di bawah Dewan Perdamaian (BoP), sebuah badan internasional baru yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza.” Indonesia sendiri telah resmi bergabung dengan BoP pada 22 Januari 2026.
Tujuan utama ISF adalah membantu menyediakan keamanan, melatih pasukan polisi Palestina yang baru, mengawasi demiliterisasi, serta mendukung pembangunan kembali Jalur Gaza. Namun, Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan pasukannya akan berpegang teguh pada “national caveat” atau batasan nasional yang ketat. Mandat Indonesia bersifat non-tempur dan non-demiliterisasi. “Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi. Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas polisi Palestina,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI.
Pasukan Indonesia direncanakan akan ditempatkan di Rafah, salah satu dari lima sektor operasional ISF di Gaza, yang juga mencakup Gaza Utara, Kota Gaza, Deir al-Balah, dan Khan Yunis. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengiriman pasukan akan dilakukan dalam 1-2 bulan ke depan, dengan kemungkinan tim pendahulu dikirim terlebih dahulu. Selain Indonesia, negara-negara lain yang berkomitmen mengirimkan personel militer ke ISF antara lain Maroko, Albania, Kosovo, dan Kazakhstan, sementara Mesir dan Yordania akan membantu melatih pasukan polisi lokal.
Menlu Sugiono meyakini posisi strategis Indonesia di ISF akan memfasilitasi tujuan dan niatan Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Palestina. Keterlibatan ini juga sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam menyikapi konflik global.