Indonesia telah menerima penunjukan sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional di Jalur Gaza, Palestina. Pengumuman penting ini disampaikan dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Kamis, 19 Februari 2026, waktu setempat.
Mayor Jenderal Jasper Jeffers, Komandan ISF, secara langsung mengumumkan penunjukan Indonesia tersebut. “Saya ingin mengumumkan bahwa saya telah menawarkan, dan Indonesia telah menerima, posisi Wakil Komandan untuk ISF,” ujar Jeffers. Ia menambahkan, langkah awal ini diharapkan dapat “membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng.”
Sebagai bentuk komitmen, Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirimkan 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza. Pasukan ini akan menjalankan misi non-tempur, berfokus pada aspek kemanusiaan, medis, serta dukungan rekonstruksi infrastruktur di wilayah yang dilanda konflik tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang turut hadir dalam pertemuan BoP, menegaskan komitmen penuh Indonesia terhadap rencana perdamaian ini. “Indonesia sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace. Kami berkomitmen untuk keberhasilannya. Kami tahu akan ada banyak hambatan dan kesulitan, tetapi kami sangat optimistis,” tegas Prabowo.
Mandat dan Struktur Pasukan Stabilisasi Internasional
ISF dibentuk dengan mandat utama untuk menstabilkan situasi keamanan di Gaza dan memungkinkan pemerintahan sipil dapat berjalan efektif. Pasukan ini bertugas mengawasi gencatan senjata dan memastikan stabilitas keamanan, bukan untuk konfrontasi militer. Pembentukan ISF didasari oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), yang mendukung “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza” dan memberikan wewenang kepada BoP untuk membentuk ISF sementara di Gaza.
Selain Indonesia, empat negara lain yang telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk ISF adalah Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Sementara itu, Mesir dan Yordania telah menyatakan kesediaan untuk berkontribusi dalam pelatihan kepolisian Palestina. Dalam jangka panjang, ISF direncanakan akan mencakup 20.000 tentara dan 12.000 petugas polisi, yang akan beroperasi secara bertahap, dimulai dari Rafah dan meluas sektor per sektor. Markas Komando ISF akan berlokasi di Israel.
Board of Peace dan Respon Internasional
Pertemuan perdana Board of Peace, yang diselenggarakan di U.S. Institute of Peace, Washington D.C., dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menjanjikan kontribusi sebesar $10 miliar untuk dewan tersebut, dan negara-negara anggota lainnya telah menjanjikan total $7 miliar untuk rekonstruksi Jalur Gaza. BoP sendiri dipandang sebagai alternatif atau pelengkap bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sekitar 24 negara telah bergabung, termasuk negara-negara Arab seperti Yordania, Qatar, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, serta Armenia, Azerbaijan, Pakistan, dan Vietnam.
Namun, sejumlah sekutu demokrasi utama seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Jerman, tidak bergabung dalam BoP. Keanggotaan Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam dewan ini, sementara Palestina hanya diwakili dalam komite teknokratis tingkat bawah, juga menjadi sorotan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahkan mengkritik keterlibatan Indonesia, menilai hal itu dapat mengkhianati semangat dan nilai-nilai rakyat Indonesia yang selama ini memihak Palestina. YLBHI menyoroti kekhawatiran bahwa pengiriman pasukan dapat “membantu” AS dan Israel dalam demiliterisasi Hamas, yang dianggap sebagai preseden buruk terhadap hak Palestina sebagai sebuah negara.