Indonesia menegaskan kesiapannya untuk mengirimkan hingga 8.000 personel pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina, sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF). Komitmen ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Kamis, 19 Februari 2026. Dalam misi penting ini, Amerika Serikat secara resmi menunjuk Indonesia untuk mengisi posisi Wakil Komandan ISF, sebuah tawaran yang telah diterima oleh Presiden Prabowo.
Kehadiran Indonesia dalam BoP dan ISF merupakan bagian dari rencana perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump, yang juga telah didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2803 tahun 2025. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia telah mempelajari dan sepenuhnya mendukung rencana perdamaian 20 poin yang digagas Trump, serta berkomitmen penuh untuk keberhasilannya.
Rencana Pengiriman dan Penempatan Pasukan
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia telah menyatakan komitmen untuk mengirim sekitar 8.000 personel sebagai salah satu kontributor terbesar dalam misi ISF. Pasukan awal atau tim pendahulu (advance team) diperkirakan akan mulai dikirim dalam satu hingga dua bulan ke depan, yaitu sekitar Maret atau April 2026. Sementara itu, seluruh kontingen 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026. Penempatan awal pasukan Indonesia direncanakan di Rafah, sebuah kota strategis di selatan Jalur Gaza.
Meskipun jumlah personel yang dikirim cukup besar, Indonesia menegaskan bahwa peran pasukannya adalah sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) dan tidak akan terlibat dalam operasi militer ofensif, pelucutan senjata, maupun agenda demiliterisasi. Fokus utama misi ini adalah perlindungan sipil, dukungan kemanusiaan, dan upaya rekonstruksi di Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono juga memastikan bahwa pihak Palestina, melalui Ketua Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) Ali Saad, telah mengetahui dan memahami peran serta mandat Indonesia dalam ISF.
Dukungan Internasional dan Tantangan
Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari Amerika Serikat, menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari lima negara pertama yang menawarkan pasukan untuk misi ini, bersama Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Mesir dan Yordania juga akan mengerahkan polisi untuk pelatihan keamanan di Gaza. Secara keseluruhan, kekuatan ISF nantinya diperkirakan mencapai 20.000 tentara dan 12.000 polisi untuk memulihkan kondisi pasca-konflik di Gaza.
Namun, rencana pengiriman pasukan ini juga diiringi dengan beberapa pertimbangan. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan pentingnya pengiriman pasukan berdasarkan mandat spesifik dari PBB, bukan hanya merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 atau Dewan Perdamaian, untuk memastikan perlindungan hukum yang jelas bagi pasukan Indonesia. Selain itu, Indonesia akan menanggung seluruh pembiayaan misi tersebut. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal juga menyarankan agar pasukan Indonesia mempertimbangkan penggunaan helm biru sebagai simbol pasukan perdamaian PBB.
Kelompok milisi Hamas sendiri telah merespons rencana ini dengan menekankan bahwa wilayah kerja pasukan internasional harus dibatasi di perbatasan Jalur Gaza dan tugas mereka perlu diperjelas, yakni mencegah agresi militer Israel dan menghentikan pelanggaran gencatan senjata, bukan melucuti senjata Hamas. Meskipun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan keadilan bagi rakyat Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi.